REPUBLIKA.CO.ID, PORT-AU-PRINCE -- Pengunjuk rasa Haiti membebaskan empat orang polisi dari balik penjara. Unjuk rasa yang memasuki hari kelima ini pecah buntut penggerebekan polisi yang gagal ke markas sebuah kelompok kriminal dan kemarahan pada pihak berwenang.
Kelompok-kelompok kriminal berkuasa dengan menguasai sejumlah wilayah di ibu kota dan membuat kota-kota lain menjadi daerah rawan kejahatan.
Pada Kamis (18/4), kelompok Fantom 509 mengatakan mereka yakin polisi-polisi yang mendekam di kantor polisi Port-au-Prince itu ditahan secara tidak adil. Anggota kelompok yang bertopeng dan bersenjata itu, mengaku mantan polisi dan tentara.
Polisi tidak menanggapi permintaan komentar mengenai insiden tersebut dan mengapa para petugas polisi itu ditahan. Melalui sebuah pernyataan pengacara, para polisi tersebut mengatakan mereka korban dari politisasi kepolisian Haiti dan kegagalan sistem peradilan.
Anggota-anggota Fantom 509 mengatakan mereka juga memprotes fakta pihak berwenang yang tidak menemukan empat jenazah polisi tewas dalam penyerbuan Jumat (12/3) lalu.
Para calon polisi yang masih dalam pelatihan juga terlibat dalam pembobolan penjara. Sementara warga memblokir jalan dengan mobil, puing-puing dan ban yang dibakar serta merusak dealer mobil.
Deklarasi darurat
Pada Rabu (17/3) kemarin Presiden Jovenel Moise mendeklarasikan darurat militer di wilayah yang dikuasai kelompok kriminal selama satu bulan. Tujuannya agar pihak berwenang dapat mengambil alih kembali situasi.
Kritikus menuduh pemerintah tidak cukup membekali polisi dengan peralatan yang cukup untuk menghadapi kelompok kriminal. Pemerintah hanya menaikkan sedikit anggaran untuk kepolisian tahun ini.
Kritikus juga menuduh kelompok-kelompok kriminal tersebut memang sengaja dipelihara untuk mengintimidasi oposisi atau muncul sendiri karena ketidakmampuan pemerintah.
Pihak berwenang Haiti belum menangkap ketua kelompok kriminal dan pejabat pemerintah sebelumnya yang terlibat dalam pembantaian ke markas oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
