REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mendorong aparatur sipil negara berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik. Tjahjo mengatakan, ini agar pelayanan publik semakin baik dan juga cepat.
"Saya kira birokrasi ke depan sudah tidak lagi birokrasi yang tradisonal," kata Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (17/3).
Tjahjo mengatakan saat ini sudah ada pemerintah daerah yang telah menerapkan inovasi dan teknologi dalam pelayanan publiknya, seperti Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pelayanan yang memanfaatkan teknologi digital ini sudah menjangkau pelayanan publik di tingkat kecamatan, pasar hingga mal atau pusat perbelanjaan.
"Jadi banyuwangi itu niru Korea (selatan) niru Georgia maka cepat sekali. Makanya, kami ingin semua daerah, semua kementerian lembaga inovasi itu harus ditiru," ujarnya.
Tjahjo menjelaskan, demi mendukung peningkatan pelayanan publik, jajarannya telah melakukan studi banding ke beberapa negara yang dinilai unggul dalam pelayanan publiknya. Seperti Singapura, Korea selatan, Georgia, Uni Emirat Arab, maupun Azerbaijan.
Ia melanjutkan, apalagi Pemerintah juga menginginkan pada 2023 ada revolusi digital dalam proses melayani masyarakat. "Revolusi digital itu target kami terakhir, setelah perencanaan semua selesai," kata dia.
Sebelumnya, Tjahjo juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) berinovasi dalam menyusun kebijakan, regulasi maupun pengambilan keputusan. Tjahjo mengatakan, hal ini karena ASN memiliki peran dalam perbaikan pengetahuan dan inovasi.
Karena itu, dalam penyusunan kebijakan, regulasi maupun keputusan perlu didasarkan pengetahuan. "Jadi ASN menggunakan pengetahuan sebagai bahan kebijakan dan regulasi dan pengambilan keputusan, ASN jadi perantara analis kebijakan dan pemanfaatan iptek, ASN menghasilan pengetahuan melalui kegiatan jabatan fungsional dosen dan peneliti dan sejenis lainnya," ujar Tjahjo dalam webinar bertema "Improving the Knowledge and Innovation Ecosystem for a Better Indonesia", Selasa (16/7).
Tjahjo mengatakan untuk mendukung kebijakan berbasis pengetahuan dan inovasi, jajarannya melakukan studi banding ke sejumlah negara. Hal ini untuk mencari model tepat pelaksanaan birokrasi di Indonesia. Nantinya, hasil studi banding yang dinilai cocok dan tepat akan diimplementasikan dalam birokrasi Pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
