REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi masif soal vaksinasi Covid-19 kepada guru. Sebab, masih ada guru yang menolak divaksinasi.

FSG melakukan survei tentang “Persepsi Guru Atas Program Vaksinasi” ini diikuti oleh 2.406 guru dari 26 provinsi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa 91,73 persen guru bersedia divaksinasi dan 8,27 persen guru menolak.

Meski angka guru yang bersedia divaksinasi lebih tinggi, FSGI menilai guru yang tidak bersedia divaksinasi harus dilakukan pendekatan khusus. "FSGI mendorong Kemendikbud dinas-dinas pendidikan dan kesehatan untuk melakukan sosialisasi lebih masif, khususnya untuk guru jenjang SMA/SMK dan yang berusia di bawah 50 tahun agar mendukung program vaksinasi," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo, Rabu (17/3). 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beserta dinas-dinas kesehatan di daerah harus memperhatikan alasan-alasan guru menolak vaksinasi. Jika ditelusuri berdasarkan asal wilayah ditemukan bahwa guru-guru yang berasal dari luar Jawa lebih banyak yang menolak untuk divaksinasi, yaitu sebanyak 24,35 persen, sedangkan guru-guru yang berasal dari Jawa yang hanya 4,84 persen.

Ia mengatakan alasan guru tidak bersedia divaksinasi karena khawatir dengan efek samping vaksinasi Covid-19, yaitu sebanyak 63,32 persen. Sementara itu sebanyak 41,71 persen uguru tidak bersedia divaksin karena ragu dengan kualitas produk vaksin. 

Baca juga : Sinovac, Made In China yang Mulai Unjuk Gigi

Alasan lainnya, memiliki penyakit bawaan (komorbid) sebanyak 25,13 persen dan karena pemberitaan negatif tentang vaksinasi di media sosial sebanyak 22,11 persen. Ada juga yang menyatakan karena masih ada kemungkinan tertular Covid-19 sebanyak 12,06 persen. 

FSGI juga mendorong agar materi sosialisasi ditekankan pada kualitas vaksin dan efek sampingnya, serta jaminan keberhasilan vaksin. Sebab, guru-guru yang menolak banyak disebabkan karena tidak yakin dengan kemampuan vaksin menangkal Covid-19. 

"FSGI mendorong pemerintah pusat dan daerah tidak menjadikan program Vaksinasi  dasar untuk membuka sekolah, sebelum memastikan tersedianya prokes di sekolah, dan adanya jaminan bahwa ada SOP Protokol Kesehatan dapat dijalankan oleh semua warga sekolah," kata Heru. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika