REPUBLIKA.CO.ID, KAPUAS HULU— Enam desa dan 24 dusun di Kecamatan Batang Lupar daerah perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat sampai saat ini belum dialiri listrik.
"Kami sudah berkali-kali mengusulkan, sejak 1984 adanya listrik desa, masih ada enam desa terdiri dari 24 dusun di Kecamatan Batang Lupar sampai saat ini belum teraliri listrik," kata tokoh masyarakat perbatasan Agus Mulyana, kepada Antara, di Putussibau ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (17/3).
Disampaikan Agus Mulyana, bertahun-tahun masyarakat mengusulkan tapi tidak pernah terealisasi, kemudian disusul lagi usulan masyarakat melalui pihak Kecamatan Batang Lupar pada 15 Oktober 2020.
Ditindaklanjuti lagi surat DPRD Kapuas Hulu tertanggal 20 Oktober 2020 serta Surat Rekomendasi Bupati Kapuas Hulu pada 10 Nopember 2020 perihal Rekomendasi permohonan jaringan listrik dan penambahan jam layanan listrik di Kecamatan Batang Lupar, yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) wilayah Kalimantan Barat, dengan tembusan Ketua Komisi VII DPR RI, Gubernur Kalbar, Ketua DPRD Provinsi Kalbar dan Pimpinan PLN Ranting Putussibau.Menurut Agus Mulyana, listrik desa (Lisdes) Kecamatan Batang Lupar dibangun pada 1984, berkedudukan di Desa Lanjak Deras.
Disamping untuk memenuhi kebutuhan listrik sebagian kecil wilayah Kecamatan Batang Lupar, listrik tersebut pun dialirkan untuk Kecamatan Embaloh Hulu, padahal di Kecamatan Batang Lupar sendiri masih banyak desa dan dusun belum teraliri listrik sampai saat ini.
"Saat ini sudah juga di bangun listrik Badau II yang berbeda di Desa Seriang Kecamatan Badau, yang jaraknya tidak jauh dari Kecamatan Batang Lupar tetapi tetap saja listrik di wilayah Kecamatan Batang Lupar tidak terealisasi, padahal jika berbicara perbatasan, Kecamatan Batang Lupar itu juga berbatasan langsung dengan Negara Malaysia," kata Agus Mulyana yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kapuas Hulu periode 2010-2015.
Agus Mulyana mengatakan, saat Pilkada lalu masyarakat di enam desa dan 24 dusun sudah berniat untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020, akibat tidak adanya jaringan listrik, namun diberikan pemahaman dan ingin berkontribusi dalam pesta demokrasi, akhirnya niat untuk Golput itu diurungkan.
"Sebagai warga negara yang baik, masyarakat kami tidak melakukan golput dengan harapan jaringan listrik segera di alirkan ke desa dan dusun yang belum teraliri listrik, pertanyaan, apakah masyarakat harus golput pada saat Pemilu baru usulan masyarakat segera direspons, karena listrik ini kewenangannya bukan di daerah," ucap Agus Mulyana.
Camat Batang Lupar, Ilham menyampaikan Kecamatan Batang Lupar memiliki luas wilayah 1.355,9 kilometer persegi, terdiri dari 10 desa dan 32 dusun dengan jumlah penduduk 6.143 jiwa.
Dari 10 desa dan 32 dusun yang ada, yang sudah teraliri listrik baru empat desa dan delapan dusun, sedangkan enam desa dan 24 dusun belum belum teraliri listrik.
"Masyarakat sudah berkali-kali mengusulkan listrik tetapi tidak terealisasi, padahal Batang Lupar juga merupakan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, bahkan wilayah Batang Lupar salah satu pintu masuk dan masuk wilayah destinasi wisata nasional yaitu dengan adanya Danau Sentarum, kami sangat berharap pihak PLN dan pemerintah pusat segera merealisasikan usulan masyarakat perbatasan yang belum ada listrik," pinta Ilham.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
