Rabu 17 Mar 2021 22:58 WIB

Ridwan Kamil Dorong KPPI Buat Sekolah Politik Perempuan  

Sekolah nonformal ini untuk meningkatkan kapabilitas perempuan soal politik.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Irfan Fitrat
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan sambutan saat pengukuhan DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jawa Barat masa bakti 2020-2025 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3/2021).
Foto: Edi Yusuf/Republika
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan sambutan saat pengukuhan DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jawa Barat masa bakti 2020-2025 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, masih banyak perempuan yang ragu untuk terjun ke dunia politik. Salah satu faktornya disebut berkaitan dengan pengetahuan soal dunia politik.

“Hasil kajian, ternyata banyak perempuan yang ingin masuk ke politik, tapi bingung karena tidak memiliki ilmunya,” ujar gubernur yang akrab disapa Emil itu, seusai menghadiri acara pengukuhan pengurus DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jabar masa bakti 2020-2025 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3).

Karena itu, Emil mendorong KPPI Jabar untuk mendirikan sekolah politik untuk perempuan. Menurut dia, sekolah ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan soal dunia politik. “Saya usulkan KPPI untuk membuat sekolah politik perempuan. Ini nonformal,” kata dia.

Emil mengatakan, pengurus DPD KPPI Jabar menyambut baik usulan sekolah politik itu. Ia mengaku siap berkolaborasi untuk merealisasikannya. “KPPI Jabar menyambut baik karena mungkin baru pertama di Indonesia,” ujarnya.

Dengan adanya sekolah itu, Emil mengharapkan nantinya dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik, khususnya di Jabar. “Mudah-mudahan dengan adanya sekolah itu tingkat partisipasi naik, sehingga suatu hari kesetaraan gender ini bukan lagi jadi masalah,” kata dia.

Pengurus dan anggota KPPI ada yang terdaftar di berbagai partai politik. KPPI sendiri menargetkan keterwakilan perempuan di legislatif minimal 30 persen. Di DPRD Jabar, menurut Emil, saat ini keterwakilan perempuan baru sekitar 20 persen.

Ketua DPD KPPI Jabar Ratna Ningsih menjelaskan, KPPI merupakan organisasi independen, yang pendiriannya berdasarkan rekomendasi dari ketua partai politik. “Kami ingin sepadan untuk mengisi kursi legislatif 30 persen dan dapat dihargai. Inilah kenapa KPPI hadir,” kata dia.

Selain itu, menurut Ratna, KPPI Jabar pun siap mendukung upaya pemerintah dalam memberdayakan perempuan. Begitu juga dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, serta menekan angka perkawinan dini.

Ratna mengatakan, KPPI ingin turut berkontribusi mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin. “Ini amanat Gubernur yang akan kita jalankan. Kita akan langsung bekerja membuat program dan berkolaborasi dengan Ibu Atalia (ketua TP PKK Jabar) dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin,” ujar Ratna.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement