REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya memahami keputusan pemerintah yang tidak melarang mudik saat libur Idul Fitri 2021. Namun, Riza berharap agar masyarakat tetap berada di rumah untuk mencegah penularan virus corona.
"Kami memahami apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Alhamdullilah, karena sudah turun, kemudian sudah vaksin, kemudian tahun lalu saudara kita tidak bisa mudik, libur 3 sampai 4 kali juga tidak diperkenankan mudik, ke luar kota, maka pemerintah mengambil kebijakan di tahun ini diberikan keleluasan," katanya di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/3).
"Namun demikian, kami tetap bagi warga Jakarta sedapat mungkin tempat yang terbaik berada di rumah," ucapnya menambahkan.
Meski demikian, Ariza menuturkan, jika masyarakat tetap hendak melakukan mudik, maka harus memperhatikan prosedur protokol kesehatan secara ketat. Diantaranya seperti melaksanakan tes PCR maupun tes swab antigen sebelum melakukan perjalanan ke luar kota.
Ariza menjelaskan, hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 terhadap anggota keluarga saat melakukan mudik. Ia pun memaklumi bahwa mudik menjadi kultur atau budaya Indonesia saat hari raya Lebaran.
"Namun demikian, harus diperhatikan, jangan sampai mudik tahun lalu kita bisa mencegah, orang tua kita, kakek-nenek kita selamat. Jangan sampai kali ini, karena kangen mudik, kemudian datang ke kampung, kita membawa virus ke kampung, sehingga orang tua, kakek-nenek kita jadi terpapar virus, jangan sampai seperti itu," katanya.
"Jadi, sekalipun pemerintah memberikan keleluasaan, tetapi tolong tetap diperhatikan protokol kesehatan dan dipastikan kalau bisa di Jakarta, tetap di Jakarta," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pada prinsipnya Kemenhub tidak melarang mudik, namun keputusannya berada di tangan Satgas Covid-19. Budi memastikan, mekanisme mudik tahun ini akan dikoordinasikan bersama dengan pengetatan.
"Saya tegaskan, boleh tidaknya mudik, bukan kewenangan Kemenhub tapi kami berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait karena Satgas Covid-19 juga akan memberikan arahan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (16/3).
Jika mudik pada tahun ini diperbolehkan, Budi memprediksi akan terjadi lonjakan pelaku perjalanan. Terlebih, dengan adanya program vaksinasi membuat banyak masyarakat untuk bepergian.
Belum lagi dengan adanya relaksasi PPnBM nol persen, menurutnya akan membuat kepemilikan kendaraan pribadi bertambah. Selain itu, Budi menuturkan dengan penggunaan Genose juga akan membuat masyarakat lebih percaya diri melakukan perjalanan karena biaya pemeriksaan yang murah.
"Oleh karenanya kita melakukan upaya penekanan dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
