REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat suatu program khusus untuk pendidikan vokasi yang bernama SMK Pusat Keunggulan. Sebanyak 895 SMK untuk menjadi satuan pendidikan pertama yang mengikuti program tersebut.
Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, bagi sekolah yang mengikuti program ini akan membantu SMK dalam beberapa aspek. "Pertama dari sisi SDM-nya, pendampingan guru dan kepala sekolah. Pembinaan dari Ditjen Pendidikan Vokasi dan dari universitas. Jadi ada dua mentor yang bisa membantu SMK," kata Nadiem, saat peluncuran Program SMK Pusat Keunggulan, Rabu (17/3).
Selain itu, SMK yang tergabung dalam program ini akan mendapatkan dana hibah untuk penguatan belajar praktik. Dana hibah berfokus untuk meningkatkan alat sarana prasarana pada SMK yang berstandar dengan dunia kerja.
Kemendikbud juga akan memberikan pendampingan terkait manajemen sekolah berbasis data, atau digitalisasi. "Kita menggunakan data dengan platform digital yang akan mendukung manajemen sekolah, guru bisa fokus pada anak-anaknya bukan pada beban administrasi," kata dia lagi.
Selanjutnya, Kemendikbud juga telah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk ikut mendampingi SMK dalam meningkatkan pembelajarannya. Nadiem mengatakan, selama ini SMK masih banyak yang kesulitan memperluas kerja sama dengan industri. Sementara, perguruan tinggi dinilai lebih memiliki cakupan hubungan yang luas, termasuk dengan industri dan dunia riset.
"Kemampuan potensi untuk melakukan link and match yang lebih efektif itu ada di universitas. Kita melihat peran mereka akan sama besarnya dengan Kemendikbud," kata Nadiem menambahkan.
Terkait kerja sama SMK dengan perguruan tinggi, Nadiem berharap hubungannya nanti akan berkesinambungan. Sehingga meskipun program sudah selesai namun masih ada mentor yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kapabilitas SMK tersebut.
Nadiem menjelaskan, di dalam program ini terdapat tujuh sektor prioritas SMK yang akan diutamakan. Beberapa prioritas tersebut antara lain adalah permesinan, pelayanan, layanan perawatan, maritim, dan pertanian.
Selama ini, masalah yang terdapat di dunia pendidikan vokasi adalah perjanjian kerjasama yang tidak memiliki kelanjutan. Melalui program ini, Kemendikbud ingin memastikan MoU yang dilakukan SMK bersama dunia industri betul-betul mempengaruhi lulusannya untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
Nadiem menjelaskan beberapa komitmen yang harus dipenuhi SMK agar program ini tidak sekadar menjadi perjanjian kerjasama tanpa kelanjutan. Persyaratan pertama adalah kurikulum nantinya harus dirancang oleh industri atau praktisi.
Selain itu, pelajaran di SMK harus berbasis kerja praktik dan relevan dengan kebutuhan dunia pekerjaan. SMK yang tergabung di program ini juga harus memiliki standar sertifikasi dan kompetensi yang memadai.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani menyambut baik program ini. Ia mengatakan, untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia tidak bisa dilakukan secara instan.
"Tentunya program vokasi memang harus melibatkan tidak hanya dari segi akademis saja, tetapi harus melibatkan dari dunia usaha dan lainnya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
