REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, persentase angka keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy ration (BOR) di rumah sakit di setiap provinsi menunjukan perkembangan yang cukup baik pada minggu lalu. Angka ini beriringan dengan peningkatan tajam jumlah RT yang berada di zona hijau di provinsi-provinsi yang menerapkan kebijakan PPKM mikro. 

Data Satgas Covid-19 menunjukan lima provinsi yang mencatatkan angka BOR tertinggi secara nasional, yakni Kalimantan Selatan sebesar 60 persen, DKI Jakarta sebesar 56,4 persen, Banten sebesar 55,8 persen, Jawa Barat sebesar 54,2 persen, dan Kalimantan Tengah sebesar 51,05 persen. “Tidak ada satupun yang mencapai atau lebih dari 70 persen atau keterisian tempat tidur yang tergolong tinggi,” kata Wiku saat konferensi pers, Selasa (16/3).

Selain itu, terdapat 5 provinsi dengan angka keterisian tempat tidur di antara 50,01 persen hingga 69,9 persen, terutama di daerah yang menjadi penyumbang tertinggi kasus nasional dan menerapkan PPKM mikro. Satgas juga mencatat, terdapat tiga provinsi dengan persentase BOR di antara 50,01 persen hingga 69,9 persen dan empat provinsi dengan persentase kurang dari 50 persen.

Data satgas lainnya, jumlah zona hijau menunjukan peningkatan yang signifikan dan bahkan naik hingga lebih dari 600 persen. “Jumlah zona hijau menunjukan peningkatan yang signifikan dari sebelumnya hanya 817 RT dengan zona hijau pada 14 Februari menjadi 5.882 RT pada 7 Maret 2021 atau naik lebih dari 600 persen,” ujar Wiku saat konferensi pers.

Data perkembangan Covid-19 yang membaik ini pun memunculkan pertanyaan apakah pemerintah bakal tidak melarang mudik pada Hari Raya Idul Fitri pada dua bulan mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pada prinsipnya Kemenhub tidak melarang, tetapi kepastian soal mudik berada di tangan Satgas Covid-19. 

"Saya tegaskan, boleh tidaknya mudik, bukan kewenangan Kemenhub tapi kami berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait karena Satgas Covid-19 juga akan memberikan arahan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (16/3). 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi  - (Antara/Muhammad Adimaja)

Jika mudik pada tahun ini diperbolehkan, Budi memprediksi akan terjadi lonjakan. Apalagi, dengan adanya program vaksinasi membuat banyak masyarakat untuk bepergian. 

"Karena itu, kami melakukan upaya penekanan dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Budi. 

Hingga saat ini, Satgas Covid-19 masih mengkaji terkait tak adanya larangan mudik pada Idul Fitri nanti. "Liburan panjang pasti menimbulkan peningkatan kasus," ujar Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/3).

Berdasarkan pengalaman dan evaluasi sebelumnya, kasus positif Covid-19 meningkat usai selesainya libur panjang. "Terakhir itu liburan panjang tahun baru. Apa yang terjadi? Kasus aktifnya luar biasa. Kasus aktif tinggi kemudian RS penuh, dampak RS penuh angka kematian meningkat," ujar Doni.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tetap menyadari bahwa pandemi belum usai dan perjalanan jauh berpotensi meningkatkan penularan. "Prinsipnya, dilarang atau tidaknya mudik saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," kata Wiku dalam keterangan pers, Selasa (16/3). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika