REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pihaknya masih mengkaji terkait tak adanya larangan mudik pada Idul Fitri nanti. Meskipun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tak melarang hal tersebut.
"Semuanya masih dalam kajian dan itu sudah dimasukkan. Liburan panjang pasti menimbulkan peningkatan kasus," ujar Doni di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/3).
Berdasarkan pengalaman dan evaluasi sebelumnya, kasus positif Covid-19 meningkat usai selesainya libur panjang. Sehingga, kajian masih perlu dilakukan, sebelum dikeluarkannya kebijakan tak melarang mudik pada Lebaran nanti.
"Ini kan hasil evaluasi. Di sini sudah tahu, terakhir itu liburan panjang tahun baru. Apa yang terjadi? Kasus aktifnya luar biasa. Kasus aktif tinggi kemudian RS penuh, dampak RS penuh angka kematian meningkat," ujar Doni.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan kepastian diperbolehkannya mudik Idul Fitri 2021 masih perlu dikoordinasikan terlebih dahulu. Budi menuturkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak memiliki kewenangan memutuskan hal tersebut pada masa pandemi Covid-19.
"Saya tegaskan, boleh tidaknya mudik, bukan kewenangan Kemenhub, tapi kami berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait karena Satgas Covid-19 juga akan memberikan arahan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (16/3).
Dia menuturkan, pada prinsipnya Kemenhub tidak melarang, tetapi keputusannya berada di tangan Satgas Covid-19. Budi memastikan, mekanisme mudik tahun ini akan dikoordinasikan bersama dengan pengetatan.
Jika mudik pada tahun ini diperbolehkan, Budi memprediksi akan terjadi lonjakan. Terlebih, dengan adanya program vaksinasi membuat banyak masyarakat untuk bepergian.
Belum lagi dengan adanya relaksasi PPnBM nol persen, menurut dia, akan membuat kepemilikan kendaraan pribadi bertambah. Selain itu, Budi menuturkan dengan penggunaan Genose juga akan membuat masyarakat lebih percaya diri melakukan perjalanan karena biaya pemeriksaan yang murah.
"Oleh karenanya, kita melakukan upaya penekanan dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
