REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Program Pangan Dunia (WFP) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kenaikan harga pangan dan bahan bakar di Myanmar sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 berisiko mengurangi kemampuan keluarga miskin mencukupi kebutuhan pangan mereka.
"Kenaikan harga pangan dan bahan bakar ini diperparah oleh hampir lumpuhnya sektor perbankan, perlambatan pengiriman uang, dan batasan luas pada ketersediaan uang tunai," kata WFP, Selasa (16/3).
WFP mengatakan harga minyak sawit naik 20 persen lebih tinggi di beberapa tempat di sekitar kota utama Yangon sejak awal Februari. Harga beras naik empat persen di daerah Yangon dan Mandalay sejak akhir Februari.
Di beberapa bagian Negara Bagian Kachin di utara, harga beras naik sebanyak 35 persen. Harga minyak goreng dan kacang-kacangan naik tajam di beberapa bagian Negara Bagian Rakhine di barat.
Biaya bahan bakar telah meningkat sebesar 15 persen secara nasional sejak 1 Februari, meningkatkan kekhawatiran tentang kenaikan harga pangan lebih lanjut. Direktur WFP Myanmar Stephen Anderson mengatakan tanda-tanda itu meresahkan.
"Setelah mengatasi pandemi Covid-19, jika tren harga ini terus berlanjut, hal itu akan sangat merusak kemampuan orang-orang yang paling miskin dan paling rentan untuk menyediakan makanan yang cukup di meja keluarga," kata dia.
WFP telah membantu mendukung lebih dari 360 ribu orang di Myanmar, kebanyakan dari mereka mengungsi akibat konflik selama dekade terakhir. Badan tersebut mengulangi seruan dari Sekretaris Jenderal PBB agar keinginan rakyat Myanmar yang diungkapkan dalam pemilu November tahun lalu dihormati.
"Di WFP kami tahu betul bagaimana kelaparan dapat dengan cepat terjadi ketika perdamaian dan dialog dikesampingkan," ujar Anderson.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih dan menahan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi, dengan protes dan kampanye pembangkangan sipil yang melumpuhkan ekonomi. Militer membela kudeta dengan mengatakan keluhan kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, telah diabaikan.
Sementara komisi pemilu mengatakan pemungutan suara telah dilaksanakan secara adil. Sebanyak 183 orang telah tewas oleh pasukan keamanan dalam protes terhadap kudeta tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
