Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Yasonna: Kami akan Teliti Kelengkapan Dokumen KLB Demokrat

Selasa 16 Mar 2021 19:22 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Andri Saubani

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersiap mengikuti rapat kerja Komisi I dan Komisi III DPR di Ruang Rapat Pansus B, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Raker gabungan tersebut untuk meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Konfederasi Swiss.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersiap mengikuti rapat kerja Komisi I dan Komisi III DPR di Ruang Rapat Pansus B, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Raker gabungan tersebut untuk meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Konfederasi Swiss.

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Jika dokumen KLB belum lengkap, Kemenkumham akan memberi waktu untuk melengkapi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kementerian Hukum dan HAM telah menerima hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Saat ini, jajaran Direktorat Adminstrasi Hukum Umum  (AHU) Kemenkumham sedang memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan Partai Demokrat versi KLB.

"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham, " kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly dalam keterangannya, Selasa (16/3).

"Kami akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB,  apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/RT partai. Kami lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kami minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kita beri untuk melengkapi," tambahnya.

Diketahui, pendaftaran ini menjadi kali kedua dilayangkan PD hasil KLB di Deli Serdang. Pendaftaran pertama tidak diterima oleh Kemenkum HAM, lantaran berkas belum lengkap. Penyerahan berkas dan dokumen KLB kembali dilaksanakan pada Senin (15/3).



Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, mengaku yakin Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara. Keyakinannya itu berdasarkan perundang-undangan yang ada.

"Dari sisi aturan perundangan yang berlaku saya yakin. Kalau tidak yakin, saya tidak akan melakukan itu," ujar Jhoni di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/3).

Baca Juga

Semua hal yang ia lakukan, kata Jhoni, demi memperjuangkan hak para kader Partai Demorkat di seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan, ada hak-hak yang diamputasi oleh kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tanpa mendahului Tuhan yang Maha Kuasa, saya yakin 100 persen. Tapi kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa," ujar Jhoni.

photo
Kisruh Partai Demokrat. - (Republika)

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA