REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta PT Pos Indonesia berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang belum lama ini dicanangkan pemerintah. Wapres mengatakan, untuk menggali potensi wakaf sebesar Rp 180 triliun diperlukan dukungan kanal-kanal penerima wakaf untuk memudahkan pemberi wakaf menyalurkan wakafnya.
Karena itu, PT Pos Indonesia (Persero) yang memiliki banyak cabang di pelosok Tanah Air sangat potensial untuk mewujudkan proses penerimaan wakaf uang yang efektif. "Karena (cabangnya) tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Jadi saya kira ini merupakan kanal yang sangat efektif, sehingga masyarakat di mana-mana bisa berwakaf melalui PT Pos,” kata Wapres saat menerima audiensi jajaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) dalam keterangan yang dirilis Setwapres, Selasa (16/3).
Wapres pun meminta PT Pos untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna membahas kerjasama yang dapat dilakukan. Ma'ruf menilai, keterlibatan PT Pos dalam gerakan wakaf uang, selain menjadi partisipasi yang sangat bermanfaat, juga akan bernilai ibadah.
“Mudah-mudahan keikutsertaan Kantor Pos ini selain juga merupakan satu partisipasi yang sangat besar manfaatnya, mudah-mudahan juga menjadi ibadah,” ujar Wapres.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi dalam laporannya ke Wapres, mengatakan PT Pos memiliki portofolio jasa keuangan serta kantor cabang dan agen di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai titik pengumpulan wakaf uang. Ia memastikan PT Pos akan mempermudah para pewakaf dalam membayarkan wakafnya.
Baik dilakukan secara fisik dengan datang ke kantor pos atau dengan interaksi digital melalui aplikasi Pos Giro Mobile (PGM). “Jadi kami laporkan Pak Wapres, Pos Indonesia ini punya 4.850 cabang di seluruh Indonesia, kemudian kita punya agen untuk jasa keuangan sekitar 20 ribu agen yang juga tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Faizal.
Selain itu, core system di PT Pos Indonesia, khususnya jasa keuangan menggunakan giro. "Giro kami ini tidak sama dengan giro bank, karena giro pos tidak memberikan imbal jasa sebagaimana gironya bank,” katanya.
Di samping itu, pada kesempatan ini Faizal juga menyampaikan bahwa PT Pos memiliki empat program bisnis syariah lain untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. “Pertama kami merencanakan untuk bisa menerima setoran haji reguler,” ujarnya.
Adapun program kedua, lanjut Faizal, adalah kerja sama dengan travel haji untuk pengurusan umroh dan haji. “Jadi kantor-kantor pos kami dapat dijadikan sebagai kantor cabang travel umroh dan haji,” ungkapnya.
Selanjutnya, Faizal menyebutkan program ketiga adalah perdagangan emas digital melalui kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Pegadaian. Sedangkan program keempat adalah pembiayaan haji dan umroh.
“Jadi ini empat hal, rencana strategis di bisnis syariah Pos Indonesia untuk melengkapi bisnis kami di jasa keuangan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
