Senin 15 Mar 2021 19:31 WIB

Ini Bedanya Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksin Pemerintah

Bio Farma telah berkomitmen untuk pasokan vaksin dari Sinopharm dan Moderna.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan pengadaan hingga pelaksanaan program vaksinasi gotong royong akan berbeda dengan program vaksinasi pemerintah.
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan pengadaan hingga pelaksanaan program vaksinasi gotong royong akan berbeda dengan program vaksinasi pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan pengadaan hingga pelaksanaan program vaksinasi gotong royong akan berbeda dengan program vaksinasi pemerintah. Honesti mengatakan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang digunakan dalam program vaksinasi gotong royong juga tidak menggunakan fasyankes pada program vaksinasi pemerintah.

"Soal (vaksin) gotong royong untuk Fasyankes kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk memastikan Fasyankes itu tidak menggunakan program vaksinasi pemerintah," ujar Honesti saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (15/3).

Baca Juga

Honesti menambahkan jenis vaksin gotong royong juga berbeda dengan jenis vaksin pada program vaksinasi pemerintah. Holding BUMN farmasi, lanjut Honesti, telah melakukan proses komunikasi dan negosiasi dengan dua pengembang vaksin yakni Sinopharm dari China dan Moderna dari Amerika Serikat (AS).

Kata Honesti, Sinopharm telah menyampaikan komitmen untuk memasok vaksin sebanyak 15 juta dosis pada kuartal II tahun ini melalui Kimia Farma. 

"Sinopharm juga siap menambah 15 juta dosis vaksin lagi jika dibutuhkan," ucap Honesti.

Sementara Moderna, ucap Honesti, siap memasok 5,2 juta dosis vaksin pada kuartal III 2021 melalui Bio Farma. Honesti mengatakan vaksin Moderna telah mendapatkan EUA atau izin edar dari AS pada akhir tahun lalu serta dari European Medicines Authority (EMA) atau dari Europe Community pada 6 Januari 2021.

"Untuk Moderna kita belum mengajukan ke BPOM karena masih proses negoisasi, terutama untuk legal term dengan Moderna, jadi belum ada kesepakatan sehingga mereka belum mau memberikan dokumen-dokumen persyaratan untuk mengurus EUA di Indonesia," ungkap Honesti.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement