REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang mempersiapkan pembelian 426 juta vaksin Covid-19. Vaksin ini untuk diberikan secara gratis kepada penerima manfaat.
"Untuk vaksinnya, kita persiapkan untuk membeli sebanyak 426 juta vaksin, sebanyak 275 juta di antaranya sudah konfirmasi positif untuk harga dan jadwal pengirimannya," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR yang dipantau dari siaran langsung, di Jakarta, Senin (15/3).
Menkes mengatakan, ada 151 juta dosis vaksin yang belum terkonfirmasi jadwal pengiriman serta harganya. Sebab, pemerintah masih masih menunggu vaksin gratis yang berasal dari The Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) lewat skema multilateral.
Saat ini, Indonesia sudah memperoleh 11,7 juta vaksin GAVI. Bahkan, menkes mengatakan, berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya, jumlah itu bisa naik sampai 54 juta hingga 108 juta vaksin.
"Kalau bisa mendapatkan semaksimal mungkin secara gratis, maka tidak usah beli vaksin bilateral. Ini masih bergerak terus. Kita ketahui bersama bahwa vaksin ini rebutan di seluruh dunia," katanya.
Sementara itu, Indonesia juga memungkinkan vaksin Gotong Royong melalui Permenkes pada 5 Maret 2021 melalui penugasan yang diberikan kepada PT Biofarma dan dilanjutkan melalui kerja sama Biofarma dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). "Yang membeli vaksin Gotong Royong nanti Bio Farma sebagai BUMN, kemudian Biofarma bisa menjual ke korporasi dan oleh korporasi harus diberikan gratis kepada karyawan atau keluarganya. Sengaja vaksin ini dibeli Biofarma untuk memastikan vaksin ini asli karena Biofarma sudah bergerak di bidang ini," katanya.
Untuk memastikan agar program vaksin Gotong Royong tidak mengganggu jalannya program vaksinasi pemerintah, kata Budi, maka ditentukan jenis vaksin yang berbeda dari empat jenis vaksin punya pemerintah, yakni Sinovac, AstraZeneca, Novavax dan Pfizer. Sejauh ini, jenis vaksin yang sudah dikonfirmasi akan digunakan dalam program vaksinasi Gotong Royong berasal dari Sinopharm dan Moderna.
Kemenkes hingga saat ini masih menunggu harga dan jumlah dari kedua jenis vaksin tersebut berdasarkan hasil kesepakatan Biofarma dan Kadin. Kalau jumlah dan harga sudah disepakati, Kemenkes akan mengeluarkan aturannya.
"Agar tidak rebutan dengan program pemerintah ditentukan lokasi fasilitas pelayanan kesehatan yang berbeda. Gotong Royong ini lebih menggunakan fasilitas swasta. Kemudian sistem database menggunakan database yang sama supaya kita bisa monitor yang bersangkutan divaksin siapa dan awasi Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) supaya bisa dijaga bersama-sama," demikian Budi Gunadi Sadikin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
