REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON— Korea Utara belum menanggapi pendekatan diplomatik yang dilakukan pemerintah Joe Biden di belakang layar sejak pertengahan Februari, termasuk melalui perutusan Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Hal ini dinyatakan seorang pejabat senior pemerintahan Biden kepada Reuters, Sabtu (13/3). Pengungkapan langkah diplomatik Amerika Serikat yang sejauh ini tidak berhasil, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Biden akan mengatasi ketegangan yang meningkat dengan Pyongyang terkait program senjata nuklir dan rudal balistik negara tersebut.
Keadaan itu juga menambah dimensi baru pada kunjungan menteri luar negeri serta menteri pertahanan Amerika Serikat pekan depan ke Korea Selatan dan Jepang.
Kekhawatiran atas persenjataan nuklir Korea Utara diperkirakan akan menjadi agenda utama selama kunjungan tersebut.
Pejabat senior pemerintahan Biden, yang berbicara tanpa menyebut nama, memberikan sedikit keterangan rinci tentang upaya diplomatik yang dilancarkan pemerintah. Pejabat itu mengatakan telah ada upaya untuk menjangkau pemerintah Korea Utara "melalui beberapa saluran mulai pertengahan Februari, termasuk di New York. "Sampai saat ini, kami belum menerima tanggapan dari Pyongyang," kata pejabat itu.
Perutusan Korea Utara untuk PBB belum menanggapi permintaan komentar.
Pemerintahan Biden sejauh ini berhati-hati dalam menjelaskan secara terbuka soal pendekatannya terhadap Korut. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan pihaknya melakukan tinjauan kebijakan yang komprehensif setelah kontak antara mantan Presiden Donald Trump, yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Upaya Trump untuk membujuk Korea Utara, agar menghentikan program senjata nuklir, berakhir dengan kegagalan.
Pejabat pemerintahan Biden mengatakan tampaknya tidak ada dialog aktif antara Amerika Serikat dan Korea Utara selama lebih dari setahun, termasuk pada akhir pemerintahan Trump, meskipun Amerika Serikat telah melakukan banyak upaya selama waktu itu untuk menjalin hubungan.
Pejabat Amerika Serikat tersebut menolak berspekulasi tentang bagaimana sikap bungkam Pyongyang akan berdampak pada tinjauan kebijakan Korea Utara, yang diharapkan akan selesai dalam beberapa pekan mendatang, di bawah pemerintahan Biden.
Selama kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Biden menggambarkan Kim sebagai "preman" mengatakan dia hanya akan bertemu dengan Kim dengan syarat bahwa dia akan setuju akan menurunkan kapasitas nuklirnya.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken telah mengungkapkan kemungkinan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi tambahan, dengan berkoordinasi dengan sekutu, untuk menekan Korea Utara agar melakukan denuklirisasi.
Sanksi-sanksi yang diterapkan sejauh ini gagal membuatKim menghentikan program senjata nuklirnya. Blinken dijadwalkan menjadi tuan rumah diskusi tatap muka pertama antara para pejabat tinggi pemerintahan Biden dan China pada 18 Maret di Alaska.
Pemerintahan Trump menuduh China gagal memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara. Suatu laporan rahasia PBB menemukan bahwa Korea Utara memelihara dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020, tindakan-tindakan yang melanggar sanksi internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
