Ahad 14 Mar 2021 03:57 WIB

Sastrawan: DIM Pertegas Sentralisasi Minangkabau di Sumbar

Banyak persoalan lain yang lebih penting untuk diprioritaskan daripada DIM.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Friska Yolandha
Seorang wisatawan asal Jakarta berfoto mengenakan pakaian pengantin di objek wisata Istana Pagaruyuang, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Sastrawan Minangkabau Heru Joni Putra menilai mencuatnya wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) hanya akan memberi legitimasi terhadap sentralisasi dan dominasi Minangkabau di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).
Foto: Yogi Ardhi/Republika
Seorang wisatawan asal Jakarta berfoto mengenakan pakaian pengantin di objek wisata Istana Pagaruyuang, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Sastrawan Minangkabau Heru Joni Putra menilai mencuatnya wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) hanya akan memberi legitimasi terhadap sentralisasi dan dominasi Minangkabau di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Sastrawan Minangkabau Heru Joni Putra menilai mencuatnya wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) hanya akan memberi legitimasi terhadap sentralisasi dan dominasi Minangkabau di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Heru melihat walau mayoritas penghuni Sumbar adalah orang Minangkabau, bukan berarti Sumbar milik Minangkabau. Sumbar, menurut dia adalah daerah yang berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang boleh dihuni oleh siapa pun anak bangsa.

"Sumbar kan wilayah administratif di bawah hukum negara. Hadirnya Walau dominan, tapi Sumbar bukan milik Minangkabau saja. Ini hanya akan memperjelas atau memberi legitimasi sentralisasi Minangkabau di Sumbar," kata Heru Joni baru-baru ini.

Heru menyebut memunculkan kembali gagasan pembentukan DIM merupakan sebuah hal yang kurang produktif dan tidak mendesak. Beberapa orang yang mendorong wacana DIM ini menurut Heru seakan melihat DIM sebagai satu-satunya cara menyelesaikan banyak persoalan di Sumbar. Padahal saat ini Sumbar yang menjadi bagian NKRI kini menghadapi banyak persoalan seperti lingkungan, pembangunan, intoleransi, ekonomi dan lain-lain.

"DIM ini hanya akan menegaskan siapa Minang dan siapa tidak Minang. Padahal ada banyak persoalan lain yang dapat diprioritaskan," ujar Heru.

Heru melihat salah satu alasan pembentukan DIM ini karena merasa berbeda dengan menganut sistem kekerabatan matrilineal, atau menarik garis keturunan dari ibu. Menurut Heru, kalau ini dijadikan landasan, bukanlah sesuatu yang kuat.

Heru kemudian mengutip seruan Buya Hamka dalam buku Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi yang ditulis pada tahun 1949. Dalam buku tersebut, Buya Hamka menyerukan agar berhentilah merasa paling unik dan istimewa. Karena dalam negara Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa. Dan setiap suku dan etnis tertentu memiliki keunikan masing-masing. Heru menilai, orang Minangkabau tidak bisa mengklaim diri sebagai suku paling istimewa dan paling unik.

"Semua etnis tentu punya keunikan dan potensi masing-masing. Matrilineal unik, tapi suku yang menganut patrilineal juga punya keunikan. Jadi, tak akan ada yang paling istimewa kecuali ditentukan secara politik oleh pihak yang sedang berkuasa," kata Heru menambahkan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement