REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah Mesir menolak pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh sejumlah negara di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Pernyataan HAM PBB mengkriti situasi di negara Afrika Utara tersebut.
Dalam pernyataan, Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan penolakan mutlak atas pernyataan yang berisi wacana tak berdasar berdasarkan informasi yang tidak akurat itu. Pernyataan tersebut tidak berdasarkan fakta sebenarnya.
Kementerian Luar Negeri Mesir juga menggarisbawahi perlunya tinjauan menyeluruh atas klaim tersebut. Pemerintah di Kairo juga menyerukan kepada negara-negara Dewan HAM PBB untuk berhenti membuat tuduhan yang hanya mencerminkan orientasi politik tercela dan mencakup kekeliruan tanpa dasar.
"Tidak dapat diterima secara sembarangan membuat pernyataan yang tidak memperhitungkan upaya komprehensif Mesir di bidang hak asasi manusia dalam semua aspek politik, ekonomi dan sosialnya," ujar Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan, dilansir China.org, Sabtu (13/3).
Mesir, melalui misinya di Markas PBB di Jenewa, Swiss dijadwalkan untuk menyampaikan pernyataan di hadapan Dewan HAM untuk menjelaskan kekurangan di negara-negara yang telah mengambil bagian dalam pernyataan bersama tersebut.
Sebelumnya pada Jumat (12/3), Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Barat lainnya menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan pemerintah Mesir untuk mencabut pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
