REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI Riyadi mengatakan, DKI Jakarta memiliki saham 210.200.700 lembar saham atau setara dengan 26,25 persen di PT Delta Djakarta. Pemprov DKI pun menargetkan penjualan saham dengan harga terbaik lantaran harga saham PT Delta bergerak dinamis.
"DKI Jakarta tidak pernah beli saham di PT Delta. Semua saham yang dimiliki adalah saham hibah dari pemerintah pusat. Namun, sekarang saham hibah itu mau dijual. Untuk berapanya belum pasti karena harga saham dinamis," katanya saat dihubungi Republika, Jumat (12/3).
Kemudian, ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta punya saham di PT Delta sejak tahun 1970. Besaran pendapatan usaha pada 2017 sebesar Rp 777,3 Miliar, 2018 sebesar Rp 893,0 Miliar dan 2019 sebesar Rp 827,1 Miliar. Sedangkan, untuk laba usaha pada 2017 sebesar Rp 331,6 Miliar, 2018 sebesar Rp 396,6 Miliar dan 2019 Rp 361,8 Miliar.
Sebelumya diketahui, Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk menjual saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan produsen minuman keras (miras) PT Delta Djakarta masih terganjal persetujuan DPRD DKI. Ketua dewan dituding sebagai penghalang utama.
Meski demikian, Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melepas kepemilikan saham pada perusahaan bir, PT Delta Djakarta. Hal itu seiring pencabutan lampiran tentang investasi minuman keras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.
"Sejak 2019, banyak masukan kepada kami agar Fraksi PAN ikut mendorong penjualan saham bir yang dimiliki pemprov," kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto di Jakarta, Rabu (3/3) lalu.
Mengacu pada harga saham terakhir di pasar modal, Kamis (11/3), nilai saham PT Delta Djakarta RP 3.800 per lembar. Artinya, Pemprov DKI memiliki saham senilai Rp 798,77 miliar.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, dirinya merasa sulit menyetujui penjualan saham PT Delta. Ia perlu diyakinkan dengan rasionalitas tinggi agar memberi restu pada keinginan Pemprov DKI Jakarta itu.
Sebab, berdasarkan laporan yang diterima oleh Prasetyo, PT Delta ternyata malah menyumbang deviden ke komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD tahun 2019 DKI Jakarta. Menurutnya, jumlahnya deviden mencapai Rp100,4 miliar.
"Posisi itu merupakan kedua sebagai penyumbang deviden terbesar ke DKI Jakarta setelah PT Bank DKI sebesar Rp240 miliar," kata Prasetyo dalam keterangan yang disampaikan pada Republika, Kamis (11/2).
Prasetyo merujuk pendapatnya terkait penjualan saham milik pemerintah pada UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang tercantum dalam pasal 24 ayat 6. Kemudian hal serupa diatur pula dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 55 ayat (2) huruf B dan Permendagri nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah pasal 24 ayat (2).
"Dengan rentetan aturan tersebut, penjualan atau divestasi saham PT Delta tidak bisa sembarangan dilakukan, apalagi dengan menggebu-gebu," tegas politisi PDIP itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
