REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, pihaknya sangat mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melepas saham dari perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk. Dia mengakui bahwa secara verbal telah menyampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk mengagendakan rapat bersama membahas rencana tersebut.
"Kita sudah minta kepada Ketua DPRD. Cuma saya soal verbal, untuk mengagendakan itu kan (keputusan) ada di Ketua DPRD. Saya sih berikan kesempatan untuk menghormati, saling menghormati kedudukan institusi," kata Syarif di Balai Kota Jakarta, Jumat (12/3).
Sejauh ini, sambung dia, Prasetyo masih menolak rencana penjualan saham PT Delta Djakarta. Namun, jelas Syarif, masalahnya adalah Prasetyo tidak menyampaikan penolakan itu secara langsung melalui rapat resmi anggota dewan.
"Kalau kita katakan secara objektif pernyataan pak ketua (menolak penjualan saham PT Delta) harus kita hormati juga, tapi sampai hari ini belum pernah dibahas apa reasoning-nya forumnya itu harus dalam forum resmi Bapemperda atau rapim baru di situ penolakan. Gitu loh. Itu problemnya," ujarnya.
Syarif pun mengajak Prasetyo untuk segera mengadakan rapat secara resmi membahas penjualan saham itu. Menurut dia, jika ada fraksi yang menolak penjualan saham tersebut, maka dapat menyampaikannya langsung dalam rapat resmi.
"Jadi saya mengajak pak ketua, silakan hak politik ya masing-masing fraksi untuk melakukan penolakan dalam forum resmi, bukan di luar. Untuk pendidikan politik baik. Masa bergayung sambutnya di luar, bukan di rapat paripurna," jelas dia.
"Jangan-jangan justru yang menolak itu enggak bisa adu argumentasi menolaknya argumentasinya lemah juga lagi," kata Syarif lagi.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta itu juga menambahkan, alasan Anies hendak melepas saham perusahaan tersebut untuk mewujudkan janji kampanyenya saat Pilkada 2017 lalu. Ia menilai, indikator kesuksesan seorang kepala daerah adalah menunaikan janji kampanye.
"Jadi sikap Gerindra jelas tegas kepada pelepasan saham itu karena janji kampanye. Ada yang mengatakan masa janji doang, loh ukuran kepala daerah itu diukur itu dari bagaimana dia bisa menunaikan janji, kan kalau enggak bisa ditunaikan apa kata dunia," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, PT Delta Djakarta tidak pernah mendapatkan hibah dari Pemprov DKI dan justru menguntungkan pemerintah daerah. Pras menjelaskan, perusahaan tersebut dibentuk agar pemerintah dapat memantau seberapa besar masyarakat mengonsumsi minuman keras hingga di tingkat RT/RW.
Menurut Pras, keberadaan perusahaan itu bukanlah suatu masalah. Ia pun meminta agar PT Delta Djakarta tidak dikaitkan dengan agama tertentu.
“Jadi enggak ada alasan, bukan masalah, sekali lagi bukan masalah agama halal tidak halal. Jangan dimasukan ke ranah itu,” kata Pras di Gedung DPRD DKI, Selasa (2/3).
Pras pun mempertanyakan alasan Pemprov DKI yang mencoba untuk menjual saham perusahaan tersebut. Ia menilai, justru badan usaha milik daerah (BUMD) yang tidak mampu menghasilkan keuntungan yang justru sebaiknya dihapuskan dibandingkan menjual saham PT Delta Djakarta.
Sebab, kata dia, penghasilan dari perusahaan itu dapat digunakan untuk pembangunan di Jakarta, seperti membuat RPTRA.
“Nah, masalahnya apa? Kalau saya, kalau ada kebijakan eksekutif seperti itu (menjual saham), mana BUMD-BUMD yang tidak mampu, itu dicabut. Ini (PT Delta Djakarta) enggak ada salahnya, uang itu bisa buat (bangun) RPTRA, buat apa kek,” jelas dia.
“Ya bukan masalah menguntungkan atau tidak menguntungkan, itu enggak ada salahnya. Kita tidak pernah menyuntik dana ke PT Delta. Ini ada apa gitu lho. Saya pertanyaannya ada apa dengan orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta. Itu yang menjadi pertanyaan saya,” kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
