REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Tinjauan kebijakan Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut) di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden akan selesai pada April mendatang. Pemerintahan Biden mengumumkan peninjauan tersebut menyusul gagalnya upaya pemerintahan mantan Presiden Donald Trump untuk membicarakan upaya denuklirisasi dengan Pemimpin Korut Kim Jong-un.
"Kami terlibat dalam tinjauan strategis yang sangat intens. Harapan kami adalah itu akan selesai dalam satu bulan ke depan atau lebih," ujar seorang pejabat senior pemerintahan Biden.
Pejabat senior yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan, para pejabat AS yang terlibat dalam peninjauan tersebut memiliki pengalaman dan gaya diplomasi masing-masing. Pemerintah berharap pengalaman mereka dapat mengeksplorasi pendekatan yang berbeda.
"Harapan kami mungkin sangat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Saya pikir kami ingin mengeksplorasi berbagai hal yang berbeda," ujar pejabat senior itu.
Pejabat itu mengatakan, persoalan Korut akan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan pertama kelompok negara Quad, yang terdiri dari AS, Jepang, India, dan Australia pada Jumat (12/3) pekan ini. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, pendekatan ke Korea Utara dapat melibatkan lebih banyak sanksi atau insentif diplomatik yang tidak ditentukan.
Pentagon menyatakan keprihatinan tentang laporan PBB yang mengindikasikan kemungkinan pemrosesan bahan bakar nuklir oleh Korea Utara. Pentagon mengatakan aktivitas semacam itu dapat meningkatkan ketegangan antara Washington dengan Pyongyang. Sebuah laporan rahasia PBB yang dilihat oleh Reuters bulan lalu mengatakan, Korea Utara mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
