Friday, 26 Syawwal 1443 / 27 May 2022

Jubir Vaksinasi: Vaksin AstraZeneca Belum untuk Korporasi

Selasa 09 Mar 2021 19:25 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya

Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.

Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.

Foto: Satgas Covid-19
Pada Senin (8/3) malam, sebanyak 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca tiba di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan bahwa pasokan vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca yang baru saja tiba di Indonesia diprioritaskan untuk warga lanjut usia (lansia) dan pekerja publik. Artinya, vaksin asal Inggris tersebut belum akan disalurkan untuk program vaksinasi gotong royong alias vaksinasi mandiri oleh korporasi atau instansi tertentu. 

"Sejauh ini fokus vaksinasi terletak pada pelaksanaan vaksinasi program yang menyasar kebutuhan kelompok prioritas tahap 2, yakni petugas layanan publik dan lanjut usia," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Wiku Adisasmito, Selasa (9/3). 

Baca Juga

Sementara terkait vaksinasi mandiri, Wiku menjelaskan bahwa kebijakannya masih digodok pemerintah. Pemerintah, ujarnya, segera mengumumkan kepada publik apabila aturan teknis pelaksanaan vaksinasi gotong royong telah ditetapkan. 

"Mohon masyarakat maupun media menunggu rilis resminya," katanya. 

Pada Senin (8/3) malam, Indonesia kedatangan 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca produksi Inggris. Pengiriman vaksin ini dilakukan melalui kerja sama multilateral antara Indonesia dengan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX Facility, yang merupakan pengembangan vaksin Covid-19 antara WHO dan GAVI. 

GAVI-COVAX sendiri berencana mengirimkan 2 miliar dosis vaksin Covid-19 ke seluruh negara yang membutuhkan hingga sebelum akhir tahun 2021 ini. 

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa 1,1 juta dosis vaksin yang tiba merupakan bagian pertama dari total 11,7 juta vaksin jadi yang akan diterima Indonesia melalui skema kerja sama GAVI-COVAX hingga Mei 2021. Itu pun, ujar Menlu, masih ada peluang tambahan pasokan setelahnya.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA