Berawal dari penandatanganan kerja sama di Berlin pada 2 Oktober 2019, proyek Green Infrastructure Initiative (GII) atau Inisiatif Indonesia-Jerman untuk Infrastruktur Hijau saat ini sudah mencapai tahap pembentukan steering committee atau komite pengarah dari kedua negara.
Dari Indonesia diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara dari pihak Jerman diwakili oleh Kementerian Federal Urusan Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ), Kfw Entwicklungsbank (KfW) – Bank Nasional Jerman, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Melalui kerja sama ini, Jerman akan memberikan dukungan pendanaan sebesar 2,5 miliar Euro (Rp 41,25 triliun) untuk pembiayaan inovatif mencakup pengelolaan air, pengolahan limbah dan sampah, dan transportasi publik perkotaan.
Berdasarkan sesi pertama rapat komite pengarah, empat provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali telah dipilih untuk selanjutnya diidentifikasi potensi proyek investasi dan pengembangan studi persiapan.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti mengatakan dasar pemilihan empat provinsi tersebut berasal dari Bappenas. "Mereka merekomendasikan provinsi-provinsi yang memang sudah punya program-program terkait isu tersebut,” kata Nani saat dihubungi DW.
Gubernur di keempat provinsi juga telah mengkonfirmasi kesiapan kerja sama dan akan menjamin koordinasi semua kegiatan terkait di wilayah masing-masing. Ke depannya, pihak Jerman membuka kemungkinan untuk melakukan proyek serupa di wilayah-wilayah lain di Indonesia. "Nanti kita sosialisasikan lagi ke provinsi lain yang mempunyai program berkaitan dengan infrastruktur hijau,” tambahnya.
Contoh proyek infrastruktur hijau
Salah satu contoh konkret proyek infrastruktur hijau ini adalah rencana untuk menangani air limbah di sungai Citarum. "Dari Jawa Barat misalnya, program Citarum Harum baru menangani solid waste-nya padahal permasalahan di sana adalah air limbahnya. Dari provinsi lain juga sudah ada beberapa proposal yang diidentifikasi terkait potensi green infrastructure initiative ini,” papar Nani. Selain Jawa Barat, Bali juga sudah mengusulkan proposal terkait percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Saat ini kerja sama dengan GIZ dan KfW telah mengerucut pada proyek energi limbah di Cirebon, Bekasi, dan Bogor bernama Emission Reduction in Cities (EriC). Adapun proyek lain yang juga berpeluang masuk skema GII yakni transportasi Bandung Raya, perpaduan transportasi dalam kota dengan KA Cepat Bandung – Jakarta di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.
Nani menyebut pihaknya telah menerima puluhan proposal potensial dari keempat provinsi yang terpilih, namun tidak semua proyek akan dijalankan melalui program ini. "Dibatasi ya. Ada puluhan proposal yang nantinya akan di-review steering commitee, di mana Bappenas juga harus melihat apakah potensi yang dimiliki daerah in line dengan program mereka (Jerman),” jelas Nani.
Proyek GII mulai berjalan tahun 2023
Inisitiatif proyek infrastruktur hijau Indonesia-Jerman merupakan bentuk sinkronisasi antara tantangan pengembangan wilayah perkotaaan dan komitmen untuk mengatasi masalah lingkungan.
"Dalam kapasitas sebagai Menko Maritim dan Investasi, saya ingin meyakinkan semua pihak yang hadir saat ini, inisiatif ini akan mencapai sasarannya. Keinginan kita untuk melakukan perbaikan lingkungan, pengurangan emisi karbon, dan peyediaan fasilitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat sudah tampak titik terangnya. Dalam waktu ke depan kita akan bisa saksikan bersama sungai-sungai yang lebih bersih, sampah laut berkurang, akses air bersih yang lebih luas bagi masyarakat, serta sarana transportasi publik yang lebih efektif dan lebih baik”, tegas Menko Luhut pada saat acara kick off steering committee yang dilakukan secara virtual pada Kamis (04/03).
Sejumlah tahapan harus dilalui sebelum proyek GII dilakukan. Nani menyebut pada dasarnya Kemenko Marves ingin kerja sama ini segera diimplementasikan namun kendali ada di tangan pihak Jerman.
"Biasanya proses seperti ini memakan waktu hingga dua tahun, jadi diperkirakan 2023 proyek ini bisa dijalankan,” ujar Nani.
Selain dukungan pendanaan, proyek infrastruktur hijau ini juga diwujudkan melalui kerja sama alih teknologi, kampanye penyadaran publik, serta dialog pada tataran kebijakan antara kedua pemerintah.
Menteri BMZ Jerman, Gerd Muller menegaskan Jerman terkesan dengan strategi dan target yang ditetapkan Indonesia untuk mengurangi sampah laut sebesar 70% di tahun 2025. Begitupun program pengelolaan sanitasi, penyediaan air bersih, dan pembenahan sistem transportasi publik yang lebih efektif dan ramah lingkungan.
"Untuk negara yang memiliki jumlah pulau lebih dari 17 ribu, target-target tersebut sangat luar biasa dan perlu didukung. Indonesia memiliki peran penting dalam penanggulangan perubahan iklim. Indonesia memiliki 93 juta hektar hutan. Saya berkesempatan meninjau hutan-hutan Indonesia yang bagi saya sangat menakjubkan. Untuk itu kita perlu bekerja sama. Let's work together closely and act quickly. Indonesia terbukti sebagai mitra handal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global,” tambah Muller. (ha/hp)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
