REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Rizky Suryarandika, Sapto Andika Candra
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan, pihaknya bersikap objektif dan profesional dalam konflik Partai Demokrat. Pihaknya pun tetap akan mengacu pada undang-undang dan AD/ART Partai Demokrat yang sah saat ini.
"Kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," ujar Yasonna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3).
Ia berpesan agar pengurus Partai Demokrat tak menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam konflik tersebut. Meskipun masalah tersebut menyeret Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
"Tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja kita objektif kok, jangan main serang-serang," ujar Yasonna.
Di samping itu, ia menilai, bahwa konflik di Partai Demokrat masihlah merupakan permasalahah internal. Apalagi, kubu Moeldoko yang diklaim akan menyerahkan hasil KLB, belum mendatangi Kementerian Hukum dan HAM.
"Saat ini kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat. Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami," ujar Yasonna.
In Picture: Respon PAC Partai Demokrat Atas KLB Partai Demokrat
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku yakin bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partainya. Walaupun upaya tersebut menyeret nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
"Saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi," ujar SBY dalam keterangan video yang dirilisnya, Rabu (24/2).
Baca juga : Yasonna: Tolong Pak SBY dan AHY Jangan Tuding Pemerintah
Ia mengaku sangat yakin, Jokowi memiliki integritas dalam memimpin negara dan tak terlibat sama sekali dalam gerakan tersebut. Jokowi juga disebutnya tak dapat disamakan dengan Moeldoko.
"Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," ujar SBY.
Ia menyayangkan adanya pihak yang melibatkan nama-nama pejabat pemerintahan dalam gerakan pengambilalihan partainya. Ia yakin, nama seperti Mahfud MD, Yasonna H Laoly, hingga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga tak terlibat dalam gerakan tersebut.
"Partai Demokrat justru berpendapat, apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan beliau," ujar SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
