Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Dorong Peran Perempuan dalam UMKM Melalui Digitalisasi

Selasa 09 Mar 2021 13:55 WIB

Red: Friska Yolandha

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengingatkan pentingnya untuk mendorong peran perempuan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengingatkan pentingnya untuk mendorong peran perempuan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi.

Foto: Antara/Aprillio Akbar
Pandemi memberikan dampak lebih besar kepada perempuan daripada laki-laki.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengingatkan pentingnya untuk mendorong peran perempuan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi. Ini terutama dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Peningkatan peran perempuan dalam UMKM, salah satunya dengan digitalisasi," kata Felippa Ann Amanta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/3).

Ia mengemukakan perempuan sebenarnya terwakili dalam jumlah besar di UMKM dan sektor informal, karena 50 persen lebih UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Namun di masa pandemi seperti sekarang ini, lanjutnya, keterwakilan dalam jumlah besar seperti ini juga menjadikan mereka lebih rentan terkena dampak pandemi.

"Pandemi memberikan dampak lebih besar kepada perempuan daripada laki-laki. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya waktu yang dihabiskan di rumah dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial," katanya.

Untuk itu, ujar dia, perempuan pengusaha mikro seharusnya diberikan dukungan tambahan dan spesifik dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya, di mana salah satu cara efektifnya adalah melalui digitalisasi atau penggunaan internet dalam transaksi jual beli.

Menurut survei BPS pada tahun 2020, empat dari lima pengusaha yang memasarkan produknya secara daring mengalami peningkatan penjualan. Fakta ini diperkuat oleh laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2020) yang menyatakan peningkatan konsumen digital sebanyak 37 persen akibat pandemi.

"Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan efektivitas digitalisasi pengusaha mikro perempuan. Pertama, dengan membuat basis data tunggal UMKM dan memasukkan data berbasis gender. UU Cipta Kerja telah memandatkan pembuatan basis data tersebut pada pasal 88," paparnya.

Ia mengungkapkan pengaturan rincinya telah tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah (PP) yang saat ini sedang didiskusikan, namun dalam rancangan PP tersebut belum ada mandat pemilahan data berbasis gender. Padahal, lanjutnya, data berbasis gender dapat membantu program digitalisasi menjadi lebih tepat sasaran.

Kedua, masih menurut Felippa, adalah perlunya peningkatan dan penguatan program digitalisasi, terutama bagi pengusaha mikro perempuan yang belum sama sekali menggunakan platform e-commerce. Pemetaan berguna untuk menghindari tumpang tindih pelatihan dengan target pengusaha yang sama.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA