REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bogor, turut menolak kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan Moeldoko dan kawan-kawan di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdsng, Sumatra Utara (Sumut) pada Jumat (5/3). Sikap yang ditunjukan DPC Demokrat Kota Bogor itu merupakan bentuk kekecewaan.
KLB abal-abal yang melebatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko ingin mengambilalih posisi ketua umum dari Mayor (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor, Dodi Setiawan menilai hal tersebut telah mengusik Partai Demokrat.
"Kami lagi bekerja untuk rakyat tiba-tiba, ada yang namanya KLB. Lawan Moeldoko," kata Dodi menyeru kepada puluhan kader yang hadir di kantor DPC Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (8/3).
Dodi mengatakan, tak ada ketua DPC dan DPD Demokrat yang hadir untuk mendukung Moeldoko di KLB Deli Serdang. Dia menyebut, KLB itu sama sekali tidak dihadiri oleh pengurus partai yang memiliki hak suara sah. Dia menegaskan, saat KLB kubu Moeldoko dilaksanakan, seluruh pengurus partai se-Indonesia ada di DPC dan DPD untuk mendengarkan AHY konferensi pers di Jakarta.
"DPC Partai Demokrat menolak hasil KLB abal-abal itu. KLB tidak sah karena tak sesuai dengan AD ART partai, dimana harus ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai (MTP) dan wajib dihadiri 2/3 DPD dan setengah DPC yang ada di Indonesia," ujarnya.
Baca juga : KSAD Bakal Konferensi Pers Terkait Serda Aprilia Manganang
Dodi menegaskan, kabar KLB dihadiri oleh 20 ketua DPC itu tidak benar. Sebab, mereka semua sudah dipecat dua hari sebelum KLB dilaksanakan. "Jadi yang hadir itu sudah dipecat DPP. Sedangkan sisanya yang hadir disana adalah barisan sakit hati yang tak punya hak suara di partai dan mantan kader yang telah diberhentikan," ucap Dodi.
Masih kata Dodi, Moeldoko bukanlah kader Demokrat. Sehingga, apabila ia ingin menjadi ketua partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, sebaiknya membuat partai baru tanpa harus merebut partai orang. "Pak Moeldoko bukan kader, apa yang dilakukan tidak etis. Kami meminta agar pemerintah tidak mensahkan hasil KLB bodong tersebut," ucapnya.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bogor, Bambang Dwi Wahyono menegaskan, pihaknya kecewa dengan diselenggarakan KLB abal-abal yang dilaksanakan dengan cara inskonstitusional. "Ada upaya memecah partai kami. Memang sebelumnya sempat ada undangan khusus, tapi itu dilayangkan bagi mereka yang tak punya hak suara di partai," katanya.
Bambang menilai, upaya pecah belah yang tengah dilakukan eksternal terindikasi berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia menuding, ada oknum penguasa oknum yang tak menginginkan Demokrat memegang pernanan penting dalam kontestasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
