REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Pusat diminta untuk mempertimbangkan rencana impor beras yang bakal dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya sejumlah daerah penghasil beras di tanah air saat ini sudah mulai memasuki musim panen.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto terkait dengan rencana impor beras hingga 1 juta ton, baru- baru ini.
Gubernur meminta agar Pemerintah Pusat memperhitungkan dengan matang urgensi rencana impor tersebut. “Sebab saat ini, para petani di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, sudah mulai memasuki musim panen,” katanya di Semarang, Senin (8/3).
Maka, lanjutnya, para petani lokal butuh perhatian dari Pemerintah Pusat agar hasil panen mereka betul- betul bisa terbeli, setelah biaya produksi pada musim tanam kemarin juga tidak murah.
Oleh karena itu ia meminta agar kebijakan impor beras tersebut benar- benar memperhitungkan agar tidak mengguncang situasi pada saat para petani di negeri sendiri sudah memasuki musim panen.
Sebab kalau alasannya darurat bencana masih lumrah atau impor beras khusus karena kebutuhan daerah tertentu. “Tapi juga harus dijelaskan secara detil, agar tidak mengguncang situasi pada saat harapan petani melambung pada musim panen ini,” tegasnya.
Masih terkait dengan musim panen ini, Gubernur Jawa Tengah juga berpendapat produksi beras di Indonesia dipastikan bakal surplus.
Seperti halnya Jawa Tengah --di lingkup yang lebih kecil-- Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) sudah menghitung dengan adanya musim panen kali ini bakal ada surplus 1 juta ton beras.
“Kira- kira begitu, karena kemarin Distanbun kita juga sudah menghitung, kalau dukalkulasikan dengan besaran kebutuhan, maka kita masih bisa surplus hingga satu jutaan ton,” tandas gubernur.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat telah mengisyaratkan nakal melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton, pada awal tahun ini. Kebijakan tersebut bakal dilakukan guna menjaga stok beras nasional.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyebutkan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton tersebut –rencananya—bakal dibagi sebanyak 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan sisanya sesuai kebutuhan Perum Bulog.
Menurut menko Bidang Perekonomian, stok beras perlu dijaga oleh karena Pemerintah perlu melakukan pengadaan beras bantuan sosial (bansos) selama masa PPKM. Selain itu, adanya bencana di beberapa daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
