REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjanjikan, kemampuan testing atau pengetesan Covid-19 akan ditingkatkan di daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Budi mengatakan, hal ini sesuai petunjuk untuk testing minimal 1/1000 penduduk per minggu
"Agar hasilnya bisa kita ketahui dalam 24 jam maka kita perlu melakukan sarana testing yang lebih cepat dan kita sudah resmikan rapid antigen," ujar Budi dalam keterangan pers secara daring terkait perpanjangan PPKM Mikro, Senin (8/3).
Ia mengatakan, untuk distribusi rapid antigen ke tujuh daerah yang menerapkan PPKM Mikro terbagi beberapa tahap. Untuk tahap pertama, ada 653 ribu rapid antigen yang didistribusikan ke tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten dan. Bali
Sementara tahap dua terbagi dua, yakni tahap dua A dan dua B. "Tahap dua A kita akan kirim dari WHO sebanyak satu juta, kemudian kita masih dalam proses menyediakan 14,5 juta lagi antigen yang akan kita kirim ke puskesmas-puskesmas untuk memperbaiki proses tracing," ujar Budi.
Budi mengatakan, untuk mendukung peningkatan kemampuan pelacakan dan isolasi. Kemenkes juga mengerahkan Babinsa dan Babinkamtibmas sebagai tracer atau petugas yang melacak kontak erat, melakukan swab, hingga memantau saat isolasi.
Hal ini juga sesuai petunjuk dari WHO yakni pelacakan harus dilakukan di 15-30 kontak erat dalam tempo 72 jam. "Kita sudah putuskan untuk menggunakan Babinsa dan Babinkamtibmas di bawah koordinasi puskesmas agar bisa kejar target ini," ujarnya.
Semula, Budi mengatakan dari PPKM di tujuh provinsi wilayah Jawa dan Bali, ada sekitar 80 ribu unsur Babinsa dan Babinkamtibmas. Dari 80 ribu tracer itu, kata Budi, sudah dilakukan pelatihan untuk Babinsa sebanyak 22.300 orang di tujuh provinsi dan Bhabinkamtibmas 14 ribu di tujuh provinsi.
Dengan perpanjangan PPKM Mikro hingga 22 Maret 2021 serta penambahan tiga provinsi yang menerapkan PPKM, yakni Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Kemenkes akan menambah jumlah tracer dan pelatihannya. Ketiga, Budi memastikan jika dalam pelacakan dan testing ditemukan kasus positif maka harus dilakukan isolasi mandiri.
"Untuk memastikan mereka tidak menularkan, dan kita bekerja sama dengan pemerintah desa agar siapkan shelter untuk isolasi mandiri," ungkapnya.
Pemerintah memutuskan memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro hingga 22 Maret 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan perpanjangan PPKM Mikro akan kembali diterapkan di wilayah Jawa dan Bali serta adanya tiga wilayah ditambah dalam penerapan PPKM mikro.
"PPKM Mikro kita perpanjang di mana terjadi perluasan pada daerah untuk PPKM mikro seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan," ujar Airlangga dalam keterangan pers secara daring, Senin (8/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
