REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) selaku mitra pemerintah diharapkan memiliki program jangka pendek, khususnya dalam penyelesaian pandemi Covid-19 dan persoalan stunting. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada acara Tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 sekaligus Rapat Kerja Nasional PKK IX di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin (8/3).
Selain dukungan untuk mengkampanyekan program vaksinasi yang kini tengah berjalan, Mendagri tetap meminta peran aktif PKK dalam menyelesaikan pandemi Covid-19, yakni mengampanyekan 3M+2 (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan hand sanitizer, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas dan interaksi) plus 3T (testing, tracing, dan treatment).
“Kita minta semua bergerak, semua lini bergerak, pemerintah dan non-pemerintah. Ibu-Ibu PKK tolong bantu kampanye masker, bagi masker sampai ke grassroot, cuci tangan dengan hand sanitizer dan menghindari acara yang kerumunan,” ujar Mendagri.
Terkait persoalan stunting, Mendagri meminta PKK untuk mengaktifkan Posyandu sampai ke tingkat paling bawah. Menurutnya, PKK di tingkat kabupaten/kota merupakan ujung tombak program PKK dalam mengentaskan permasalahan stunting, mengingat Posyandu banyak terdapat di desa-desa. Mendagri juga mengimbau PKK untuk membantu program Keluarga Berencana (KB) dalam mengontrol angka kelahiran penduduk.
Mendagri menekankan, status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting. Begitu pula setelah lahir, 2 tahun pertama adalah waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.
“Data betul dengan Dukcapil, Disdukcapil, untuk diberikan tambahan asupan makanan yang bergizi, supaya mereka tidak kerdil, kalau sudah kerdil tidak akan mampu pernah bersaing dengan orang yang postur tubuhnya bagus dan ideal,” tegas Mendagri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
