REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko akan segera melaporkan hasil penyelesaian konflik agraria petani di wilayah Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatra Utara (Sumut) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut disampaikan Moeldoko seusai Kantor Staf Kepresidenan memfasilitasi dialog antara petani desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumatera Utara dengan PTPN II. "Hasil pertemuan tersebut akan segera saya laporkan kepada Presiden," ujar Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Senin (8/3).
Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden memfasilitasi dialog antara petani desa Simalingkar dan Sei Mencirim, Sumut dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan adanya solusi terbaik bagi konflik agraria yang terjadi antara kedua pihak.
"Saya minta Selasa nanti segera diselesaikan. Jangan lagi banyak yang diperdebatkan. Ini pertemuan terakhir untuk menyelesaikan konflik ini," tutur Moeldoko.
Dalam empat kali rapat tingkat menteri yang digelar Kantor Staf Presiden, sejak warga Simalingkar dan Sei Mencirim diterima Presiden Jokowi pada 27 Agustus 2020, PTPN II diminta menyediakan lahan perumahan dan pertanian bagi anggota serikat tani yang sudah diverifikasi.
Anggota serikat tani yang sudah diverifikasi akan dibangunkan rumah di atas lahan seluas 150 meter persegi untuk setiap kepala keluarga dan skema pinjam pakai lahan produksi 2500 m2/KK yang masa pakainya 35 tahun. Tak hanya itu, lahan tersebut dapat diperpanjang sesuai kondisi.
Dari hasil rapat itu, Moeldoko juga menambahkan, Jokowi siap memberikan dukungan program pemberdayaan masyarakat, pascaredistribusi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Keputusan rapat sebelumnya sudah saya laporkan kepada Presiden dan beliau menyetujui skema penyelesaian yang kita sepakati," jelas Moeldoko.
Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin menjelaskan, lokasi untuk rumah sudah disiapkan dan tinggal proses finalisasi. Begitu juga dengan lahan pertaniannya. "Pada intinya kami tetap mengikuti keputusan hasil rapat," kata Irwan.
Sementara perwakilan petani Imam Wahyudi berharap, pertemuan petani dengan KSP dan PTPN II dapat menghasilkan solusi terbaik dan segera direalisasikan. Sambil menunggu realisasi penyelesaian konflik, Imam berharap, para petani bisa mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
