REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bagai kabar buruk, pada awal 2021 muncul kabar jika pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terancam berhenti. Padahal, tol yang menyambungkan Sumatra, Lampung, hingga Aceh tak hanya memudahkan perjalanan darat, namun juga logistik, bahkan juga berdampak kepada angkutan penyeberangan.
Pada awal 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan terdapat defisit penyertaan modal negara (PMN) terhadap pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra.
"Ini defisit PMN sehingga Hutama Karya ini sekarang kalau ini tidak dipenuhi PMN nya, otomatis mungkin bahasa langsungnya itu proyek konstruksi yang berjalan sekarang bisa berhenti," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hendy Rahadian dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (27/1).
Hutama Karya pun saat ini juga tengah menanti PMN untuk melanjutkan pembangunan JTTS. Executive Vice President (EVP) Divisi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan mengatakan pada 2021 akan menerima tambahan PMN.
“Di tahun 2021 sendiri, Hutama Karya akan menerima tambahan PMN sebesar Rp 6,2 triliun yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam RAPBN 2021,” kata Fauzan, Jumat (29/1).
Selain itu, kata Fauzan, Hutama Karya juga saat ini sedang mengajukan tambahan PMN. Tambahan PMN yang diajukan Hutama Karya untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra sebesar Rp 19 triliun.
Optimisme untuk menyelesaikan JTTS pun pada akhirnya tidak surut meski saat ini pandemi Covid-19 masih melanda. Optimisme tersebut tetap muncul setelah melakukan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada Rabu, (27/1) yang mencapai kuorum dan disetujui oleh para pemegang obligasi atau bondholder.
"Meski kerap kali dihadapkan dengan tantangan, baik di lapangan atau dari segi pendanaan dalam membangun mega proyek ini, namun perusahaan optimis mampu menyelesaikan proyek yang juga masuk ke dalam PSN," ujar Fauzan.
Hutama Karya pun mencoba bertransformasi dari mayoritas jasa konstruksi menuju perusahaan konstruksi dan investasi. Atas penugasan pembangunan JTTS oleh pemerintah, Fauzan memastikan, Hutama Karya mendapatkan dukungan PMN, penambahan aset tidak berwujud dari investasi tol, hingga meningkatnya hak konsesi jalan tol selaras dengan meningkatnya jaminan pemerintah kepada perusahaan.
Harapan pun kian positif untuk menyelesaikan proyek tol sepanjang 2.828 kilometer itu. Pada Maret ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menerbitkan peraturan menteri (permen) tentang PMN. Permen BUMN tersebut nantinya akan mengatur ketentuan BUMN yang menerima PMN.
Dari beberapa poin kategori yang rencananya ada di dalam permen tersebut, salah satunya untuk Hutama Karya yang mendapatkan penugasan pemerintah. Khususnya dalam melaksanakan tugas membangun jalan tol pada 2021.
Percepatan pembangunan JTTS pun terus dilakukan. Tak sendiri, Hutama Karya bersama dengan anak usahanya PT HK Infrastruktur (HKI) dan PT Hakaaston (HKA) terus fokus menggarap konstruksi Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 65 kilometer. Tol tersebut merupakan bagian dari ruas Sp Indralaya-Muara Enim sepanjang 119 kilometer yang juga termasuk ke dalam koridor pendukung JTTS yakni ruas Palembang-Bengkulu sepanjang 330 kilometer.
Tol Indralaya-Prabumulih yang terbagi menjadi enam zona, saat ini konstruksinya berada di zona I hingga III dengan total konstruksi 30 persen. Zona IV hingga zona VI masih dalam tahap pembebasan lahan dengan progres keseluruhan mencapai 44 persen.
“Kami berharap tol yang merupakan perluasan dari Tol Palembang-Indralaya ini dapat rampung sesuai dengan target yang telah ditentukan,” ujar Direktur Operasi I Hutama Karya Suroto, Rabu (17/2).
Bagaimanapun, JTTS tetap harus berlangsung. Tak hanya untuk menjamin konektivitas dari Sumatra hingga Aceh namun keberadaan tol tersebut sangat berpengaruh terhadap sektor lainnya.
Salah satunya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I (Persero) yang saat ini tengah mengoptimalkan Pelabuhan Kuala Tanjung Port and Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE). Direktur Utama Pelindo I Dani Rusli Utama mengatakan kawasan pelabuhan tersebut diperkuat dengan tersedianya berbagai jaringan transportasi terpadu berupa JTTS dan kereta api.
"Kuala Tanjung PIE pun terhubung langsung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, yang merupakan pusat industri berbasis kelapa sawit utama di Sumatra bagian utara,” ungkap Dani.
Tak hanya itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) juga mengakui sejak sebelum hingga pandemi Covid-19 melanda, lintas Merak-Bakauheni atau JTTS masih menjadi magnet perjalanan. Khususnya bagi pengguna jasa yang akan bepergian via darat menuju kota-kota di Sumatra ataupun ke Jawa.
"Masyarakat memilih perjalanan via darat menggunakan kendaraan pribadi sehingga trafik mobil pribadi yang menyeberang dengan ferry cukup ramai tiap harinya,” tutur Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin.
Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang kurang lebih 1.064 kilometer dengan 551 kilometer ruas konstruksi dan 513 ruas operasi. Ruas tol yang telah beroperasi secara penuh yakni Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (141 kilometer), Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 kilometer), Tol Palembang-Indralaya (22 kilometer), Tol Medan Binjai seksi 2 dan 3 (15 kilometer), Tol Pekanbaru-Dumai (132 kilometer), dan Tol Sigli-Banda Aceh seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang (14 kilometer).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
