REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya-Sidoarjo Lutfi Isa Ansori mengaku telah mendengar rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) dimulai pada sekitar Juli 2021. Namun, dia mengatakan, Dinas Pendidikan Jawa Timur belum melakukan pembahasan kapan PTM jenjang SMA/SMK/MA akan digelar.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, ada 19 kabupaten/kota di wilayah setempat yang berstatus zona kuning Covid-19. Sementara, 19 daerah sisanya berstatus zona oranye Covid-19. 

"Saat ini, belum ada pembahasan di tingkat Dinas Pendidikan Jatim terkait teknis pelaksanaan kebijakan tersebut," ujarnya, Senin (8/3).

Sejauh ini, Lutfi mengatakan, sistem yang diterapkan oleh Dindik Jatim masih pembelajaran daring. Regulasi ini menyesuaikan aturan yang berlaku. Apalagi, sekarang masih diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. 

"Jika kebijakan tersebut memang diterapkan bulan Juli mendatang, harus ada regulasi maupun payung hukum yang jelas. Kemudian yang harus disiapkan juga adalah sekolah dan para guru-gurunya," kata dia.

Anggota Dewan Pendidikan Jatim Isa Ansori berpendapat, pembukaan sekolah-sekolah sudah ditunggu masyarakat terutama orang tua. Menurutnya, pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 tidak maksimal. 

Kendala utama pembelajaran daring adalah fasilitas pendidikan yang kurang. "Selama ini, sistem pendidikan dilakukan secara konvensional dengan metode tatap muka di sekolah. Kemudian karena pandemi dipindahkan ke rumah dengan cara online atau daring," ujarnya. 

Apalagi, ia mengatakan, orang tua tidak selalu ada untuk mendampingi. Kemudian, kemampuan alat,  ekonomi, dan pengetahuan tidak sama satu dengan yang lain sehingga sangat tidak efektif.

Jika PTM dimulai Juli, Isa memberi imbauan seperti halnya Lutfi, yakni harus ada rambu-rambu atau regulasi dalam pelaksanaan PTM. Misalnya, guru dan siswa harus dipastikan sehat, serta sarana dan prasarana sekolah juga harus menerapkan protokol kesehatan. 

"Hanya saja kalau ini dibebankan ke sekolah tentu akan menjadi persoalan. Saya kira pemerintah harus hadir dan bersinergi. Yakni memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/ kota terkait kesiapan pembelajaran tatap muka," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika