Saturday, 5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021

Saturday, 5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021

Partai Berkarya Enggan Disamakan dengan Konflik di Demokrat

Senin 08 Mar 2021 13:50 WIB

Red: Erik Purnama Putra

Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang dan Ketua Umum AMPB Fauzan Rachmansyah didampingi fungsionaris DPP Partai Berkarya.

Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang dan Ketua Umum AMPB Fauzan Rachmansyah didampingi fungsionaris DPP Partai Berkarya.

Foto: Dok Berkarya
Fauzan membantah ada campur tangan penguasa soal dualisme partainya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinamika politik yang terjadi di tubuh internal Partai Demokrat sering dikaitkan dengan Partai Berkarya oleh sejumlah pengamat politik. Partai Berkarya kerap dijadikan contoh dualisme kepengurusan akibat campur tangan. Politikus Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah pun angkat bicara.

Fauzan menilai apa yang di partai berlambang mercy itu merupakan dinamika politik di negara demokrasi, tidak sama dengan Berkarya. "Masalah Partai Demokrat adalah dinamika politik yang biasa. Itu urusan internal partai, yang memang bisa diselesaikan secara internal," katanya dalam siaran saat dimintai tanggapan mengenai konflik Partai Demokrat di Jakarta, Senin (8/3).

Fauzan membantah, tudingan pengamat politik yang mengaitkan konflik Demokrat dengan Partainya karena campur tangan penguasa. Menurut di, adanya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) atau kongres luar biasa (KLB) akibat peran pemerintahan tidak berdasar sama sekali. “Itu tudingan dari pengamat abal-abal,” kata Fauzan.

Fauzan menyebut, pengamat politik tidak memahami gejolak yang terjadi di tubuh internal partai yang menginginkan perubahan. “Pengamat itu tidak tahu segala dinamika dari kader-kader didaerah yang ingin perubahan dan mereka tidak tahu AD/ART Partai Berkarya, hanya menuduh ada campur tangan kekuasaan. Menggelikan," katanya.

Terlebih kata Fauzan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak akan sembarangan memberikan surat keputusan (SK( terhadap sebuah kepengurusan partai. “Kemenkumham punya ahli yang menganalisis, punya ruang untuk menerima sanggahan dan negara punya standard konstitusi yang harus dijalankan, tidak mungkin di zaman terbuka seperti ini bermain-main dengan hukum," kata Fauzan.

Baca juga : Konflik Demokrat, Refly: Moeldoko Bisa Menang Lawan AHY

Sebelumnya, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menilai kisruh partai menentukan kualitas di suatu negara. Menurut Saiful, sebelum Demokrat, langkah pembusukan partai belum lama ini, menimpa Partai berkarya pimpinan Tommy Soeharto. Namun, akhirnya tergusur di bawah kepemimpinan Muchdi PR.

"Cerita KLB paling mutakhir. Menkumham kunci pengesahan KLB, tapi pengadilan membatalkannya. Lalu yang kalah banding. Kisruh partai tak jauh dari kualitas negara yang busuk," kata Saiful lewat akun Twitter, @saiful_mujani.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA