REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jabar. Pasalnya, keberadaan labkes ini sangat diperlukan untuk uji sampel virus corona mengingat saat ini masih terjadi pandemi.
"Jawa Barat memerlukan uji sampel covid-19 yang banyak dan berkelanjutan. Penduduk Jawa Barat paling banyak, wilayahnya luas," ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Ahad (7/3).
Namun, Hadi mengakui, labkes yang ada saat ini belum maksimal dalam melayani hal itu mengingat adanya keterbatasan anggaran dan mobile laboratorium. "Karena masih tergantung dari dana APBD," katanya.
Idealnya, kata dia, labkes turun langsung ke masyarakat untuk menguji sampel covid-19 untuk membantu meminimalisasi penyebaran virus korona. "Misalnya Labkesda melakukan pengetesan secara mobile dengan langsung turun ke pemukiman warga," katanya.
Saat ini, kata dia, Labkesda Jawa Barat sudah memiliki peralatan yang mutakhir serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga harus dimaksimalkan keberadaannya. Labkesda Jawa Barat sudah melayani laboratorium klinik untuk perseorangan yang bermanfaat untuk pencegahan, penegakkan diagnosis, dan terapi.
"Jadi masyarakat yang akan cek gula darah, kolesterol, hematologi, urinalis, faeces, mikrobiologi klinik dan lainnya, sudah bisa ke labkesda," katanya.
Selain itu, kata dia, Labkes pun sudah melayani laboratorium kesehatan untuk menunjang pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. "Labkes bisa untuk uji kimia lingkungan seperti untuk mengetahui kebersihan air (air minum, limbah, dll) dan udara," katanya.
Tak hanya itu, Hadi juga menyebut laboratorium pelat merah inipun melayani uji makanan dan minuman seperti untuk mengetahui adanya kandungan formalin, boraks, lemak, racun, dan lainnya. "Labkesda juga merupakan penyelenggara uji profisiensi bagi laboratorium lain. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas laboratorium-laboratorium yang ada," katanya.
Dalam melayani berbagai laboratorium tersebut, menurut Hadi, Labkesda Jawa Barat sudah mengantongi akreditasi seperti SNI ISO/IEC17025 : 2017 sebagai laboratorium penguji SNI. Oleh karena itu, Hadi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kapasitas dan kualitas Labkesda agar semakin banyak masyarakat yang merasakannya.
Salah satu caranya dengan menaikkan status dari UPTD menjadi BLUD (badan layanan umum daerah). "Kami mendorong agar Pak Gubernur, Pak Sekda segera memproses peningkatan status Labkesda menjadi BLUD," katanya.
Dengan menaikkan status, menurut Hadi, Labkesda memiliki keleluasaan dalam meningkatkan layanan termasuk ketika komersialisasi. Keberadaannya pun akan mandiri karena tidak lagi menginduk kepada dinas kesehatan. "Karena dengan BLUD, itu jadi setengah BUMD," katanya.
Jika sudah berstatus BLUD, menurut Hadi, Labkesda tidak lagi memerlukan biaya APBD sehingga mampu mengurangi beban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Makanya harus di-BLUD-kan. Agar mampu meningkatkan layanan ke masyarakat, tapi di sisi bisa mengurangi beban keuangan negara," katanya.
Hadi optimistis dengan operasional Labkesda jika di-BLUD-kan. Salah satunya mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang banyak sehingga akan menjadi pasar potensial.
"Misalnya untuk tes kesehatan PNS di Jawa Barat saja, kan jumlahnya banyak. Belum dari yang lainnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
