Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Pengamat: Dualisme Demokrat Berbeda, Ketum dari Pihak Luar

Ahad 07 Mar 2021 15:26 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Andri Saubani

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Foto: Antara/Endi Ahmad
Dualisme Demokrat berbeda dengan dualisme partai lain pascareformasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Adi Prayitno menyebut, ada perbedaan mencolok dari dualisme kepemimpinan suatu partai di Indonesia. Khususnya, yang terjadi pada Demokrat dibanding partai-partai lainnya.

"Kalau dulu terjadi konflik di partai, pasti ada dua gerbong Internal dari partai yang terbelah itu. Kalau Demokrat tidak," ujar dia kepada Republika Ahad (7/3).

Menilik ke belakang, kata dia, konflik dualisme kepemimpinan partai memang telah terjadi sejak masa Orde Baru, tepatnya pada PDIP. Saat itu, Megawati ia sebut melawan Suryadi dan menimbulkan huru-hara. Bahkan, konflik itu juga diduga mendapat intervensi dari pemerintahan Orde Baru untuk mendongkel Megawati.

"Itu sejarah pertama, tapi meski demikian, konfliknya itu antar kader di dalam partai. Walaupun salah satu kadernya saat itu berafiliasi dengan pemerintah Orde Baru," tambah dia.

Hal serupa juga ia sebut terjadi pascareformasi. PKB, menurut dia, sempat mengalami dualisme kepemimpinan. Muktamar PBK yang saat itu menonjolkan Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid menghasilkan konflik menahun yang dimenangkan oleh Muhaimin Iskandar.

"Sekali lagi, itu jadi konflik internal kader partai. Juga yang menjadi Ketua Umum PKB juga orang dalam, Cak Imin," tambah dia.

Lebih jauh, Adi mencontohkan, Partai Golkar sempat diperebutkan oleh kader partai, Ical dan Agung Laksono. Saat itu, ada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), yang akhirnya menjadikan Setya Novanto menang.

"Itu Munas yang kompromistis, dimediasi Jusuf Kalla sebagai senior partai melalui Islah," tambahnya.

Begitupun dengan PPP yang menjadikan konflik Romahurmuziy dimediasi. Kesamaan dari ketiga partai pascareformasi tersebut, Adi tegaskan, terjadi di internal partai. Hal tersebut, kata dia, memang biasa di dalam partai yang mengumpulkan orang-orang dengan persaingan kepentingan.

"Sedangkan kasus Demokrat itu pengecualian, ketum Demokrat melalui KLB itu dari pihak luar, bahkan dari mantan kader Hanura. Nah itu yang menjadi ramai,’’ tuturnya.

Bedanya lagi, KLB Demokrat di Deli Serdang dilakukan oleh sempalan Demokrat yang muncul tanpa satupun gerbong dari kepengurusan sah Partai Demokrat. Bahkan, ketua umumnya merupakan KSP yang sangat dekat dengan lingkungan Istana.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA