Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

KLB Demokrat, Perludem: Independensi Pemerintah Diuji

Ahad 07 Mar 2021 06:14 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Gita Amanda

Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Foto: Antara
Publik menunggu respons dan argumentasi atau rasionalitas pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, independensi pemerintah diuji terkait atau tidak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara. Berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, KLB tersebut tidak sesuai ketentuan.

"KLB ini pasti ada kelanjutannya, yaitu upaya mengesahkan hasil KLB ke Kemenkumham. Maka, di situlah independensi Pemerintah diuji," ujar Titi kepada Republika, Sabtu (7/3).

Ia menuturkan, publik menunggu respons dan argumentasi atau rasionalitas pemerintah. Hal ini tentu akan berdampak besar terhadap persepsi publik akan posisi pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas konflik Partai Demokrat.

"Justru yang ditunggu publik adalah bagaimana Pemerintah akan merespon KLB ini dalam hal pengurus hasil KLB meminta pengesahan ke Kemenkumham," kata Titi.

Ia menjelaskan, dinamika internal partai memang sesuatu yang biasa, bagian dari proses yang akan mengukur soliditas kader dalam berpartai. Namun, dinamika tersebut bisa menjadi bola liar dan mendegradasi demokrasi bila aktor kekuasaan ikut cawe-cawe dan menjadi bagian dalam konflik internal partai.

Menurut Titi, hal itu Itu sangat berbahaya karena menjadi ancaman terhadap kebebasan dalam berserikat dan berkumpul melalui suatu partai politik yang bebas dan mandiri. Mestinya, aktor kekuasaan, khususnya pejabat negara fokus menjalankan tugas-tugasnya mengemban amanat jabatan.

Apalagi kondisi pandemi saat ini menuntut para pejabat untuk fokus dan serius bekerja dalam mengendalikan Covid-19 dan memulihkan kondisi sulit yang dihadapi masyarakat.

"Presiden Jokowi pada periode awal kepemimpinannya sempat menyatakan agar jajaran menteri dan pejabat di kabinetnya tidak rangkap jabatan. Namun, kini justru malah bertaburan pengurus partai politik," tutur Titi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA