Saturday, 5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021

Saturday, 5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021

DK PBB Diminta Tindak Tegas Junta Myanmar

Sabtu 06 Mar 2021 16:56 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Teguh Firmansyah

Orang-orang duduk di pembatas jalan darurat yang dibangun untuk mencegah pasukan keamanan memasuki daerah di Mandalay, Myanmar, 5 Maret 2021. Protes antikudeta terus berlanjut pada 05 Maret meskipun tindakan keras terhadap demonstran semakin meningkat oleh pasukan keamanan. Lebih dari 50 orang tewas dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.

Orang-orang duduk di pembatas jalan darurat yang dibangun untuk mencegah pasukan keamanan memasuki daerah di Mandalay, Myanmar, 5 Maret 2021. Protes antikudeta terus berlanjut pada 05 Maret meskipun tindakan keras terhadap demonstran semakin meningkat oleh pasukan keamanan. Lebih dari 50 orang tewas dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.

Foto: EPA-EFE/KAUNG ZAW HEIN
Pembunuhan pengunjuk rasa telah memicu kemarahan internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener,  meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengambil tindakan terhadap junta yang berkuasa. Desakan ini muncul setelah pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa yang terus menentang pasukan keamanan dalam demonstrasi menentang kudeta.

"Berapa banyak lagi yang bisa kita biarkan militer Myanmar lolos?" ujar Schraner Burgener dalam pertemuan tertutup dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB pada Jumat (5/3).

Menurut salinan sambutan Schraner Burgener, DK diminta untuk tegas dan koheren dalam memberi perhatian pada pasukan keamanan di Myanmar. Dia meminta lembaga itu  berdiri teguh bersama rakyat Myanmar untuk mendukung hasil pemilu November yang jelas.

Pembunuhan pengunjuk rasa telah memicu kemarahan internasional. "Penggunaan kekerasan terhadap rakyat Myanmar harus dihentikan sekarang," kata Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dalam sebuah kicauan di Twitter. Dia menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tahanan lainnya dan untuk pemulihan demokrasi.

Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lainnya telah menjatuhkan sanksi terbatas pada junta. Penyelidik hak asasi manusia PBB yang independen di Myanmar, Thomas Andrews, telah menyerukan embargo senjata global dan sanksi ekonomi yang ditargetkan.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA