Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Diduga Back Up Mafia Tanah, Resmob Polda Metro Dilaporkan

Sabtu 06 Mar 2021 12:51 WIB

Rep: Ali Mansur / Red: Agus Yulianto

Petugas menujukkan barang bukti dokumen kasus mafia tanah yang menggunakan surat palsu.

Foto:
Ada putusan pengadilan yang tidak pernah dilakukan persidangan.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum ahli waris Febriansyah Hakim menyampaikan, pihaknya sempat mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap Damiri H.Sajim. Namun, di tengah-tengah proses praperadilan Damiri H. Sajim meninggal dunia, karena sejak awal almarhum sudah dalam keadaan sakit, tapi tetap dijemput paksa oleh Resmob Polda Metro Jaya.

"Memang banyak yang dilanggar oleh pihak Polda Metro, kita adukan ke pihak Dipropam Polda Metro Jaya, Kompolnas, Ombudsman dan sampai hari ini prosesnya terus berjalan. Saya sudah diperiksa, sudah memberikan keterangan dan akan dibuatkan lagi keterangan saksi dari kuasa ahli waris," ujar Febriansyah.

Febriansyah menjelaskan, awalnya kasus ini bermula almarhum Lie Bok Sie memiliki sebidang tanah di desa Kembangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang tercatat dalam Girik C Nomor 1970 Blok D.II Persil Nomor 22 atas namanya sendiri. Kemudian beralih kepada ahli waris yaitu  Etty Widjaja, Lie Tjie Hian, Damiri H. Sadjim, Lie A Tjun, Anyo, Jaya alias Lie Kun yang berdasarkan surat ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 19/PDT/P/1991 tanggal 28 Januari 1991.

Kemudian seorang pengacara bernama Herry Thung (almarhum) menawarkan jasa kepada pewaris untuk dibuatkan sertifikat. Namun, justru Herry Thung membuat sertifikat hak guna bangunan sebagian tanah tersebut atas nama sendiri dengan luas 4.995 M2 dan atas istrinya, Juliana Wairaraseluas 3.000 M2. Herry Thung melakukan penjualan fiktif tanah tersebut kepada sopir atas nama Sony Febrimas dan Herry Thung menjual lagi tanah tersebut kepada PT Anugerah. 

Kemudian PT. Anugerah meminjam uang ke salah satu perusahan dan kemudian sertifikat tersebut ditembus oleh PT. Proline Finance. Namun PT. Proline Finance tidak bisa melakukan pelelangan tanah tersebut karena masih bersengketa. Dalam perkara ini ahli waris telah memenangkan gugatan dengan kekuatan hukum tetap atau in kracht. 

 

"In kracht berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Barat nomor 179/PDT.G/2002/PN.Jkt.Bar tanggal 21 November 2002 Jo putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 287/PDT/2003/PT.DKI tanggal Desember 2003 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1784 K/PDT/2004 tanggal Juni 2005 Jo Putusan Peninjaun Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 173 PK/PDT/2006 tanggal 9 November 2006," tegas Febriansyah.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA