Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Moeldoko Seharusnya Tolak Tawaran Ketum KLB Demokrat

Sabtu 06 Mar 2021 12:46 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko.

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Dengan blunder Moeldoko, Kabinet Jokowi terseret ke dalam kisruh Partai Demokrat.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan Moeldoko seharusnya menolak tawaran sebagai ketua umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) yang digelar Marzuki Alie dan Jhonny Allen Marbun.

Menurut Mikhael, Kepala Staf presiden (KSP) tersebut seharusnya membiarkan opsi win win solution di antara para kader yang dipecat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dari sana, mungkin Moelodoko akan dipandang sebagai simbol pemersatu yang di kemudian hari bisa saja masuk dalam jajaran tokoh di internal Demorkat kemudian menjadi Ketua Umum dengan cara yang fair dan demokratis," kata pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira Kupang tersebut, di Kota Kupang, Sabtu (6/3).

Menurut Mikhael, dengan melakukan blunder politik seperti ini, Moeldoko secara langsung telah menyeret Kabinet Jokowi ke dalam kisruh Partai Demokrat. Bahkan, stigma buruk masyarakat bakal semakin kuat menyebut, langkah itu sebagai skenario penguasa. Padahal friksi internal Demokrat, kata dia, meski tanpa variabel Jokowi dan kekuasaan pun memang sudah ada potensinya.

Hal itu terjadi sejak sejarah partai ini sejak era Anas Urbaningrum. Saat itu, partai memang sudah penuh faksi dan friksi. Hanya saja, selama ini tidak pernah terpublikasikan dan diwacanakan secara besar-besaran seperti saat ini.

"Moeldoko harusnya paham bahwa intergitasnya sebagai tokoh diukur dari tindakannya saat ini.Dengan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko sudah pasti disebut tidak bermoral, sebab meski tidak tertulis tetapi moralitas dipahami dan dihayati oleh semua politisi sebagai sesuatu yang mahal dan mulia," kata Mikhael.

Selama ini, menurut dia, Moeldoko terlibat dalam kisruh Demokrat karena dibawa serta oleh gerbong Jony Allen dan kawan-kawan yang dipecat AHY. Hanya saja, hal itu sangat wajar. Tetapi, ketika Moeldoko menerima posisi sebagai ketum KLB, Mikhael menyebut, adalah sesuatu yang tidak bermoral dan tidak berkelas sebagai seorang gentleman.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA