Jumat 05 Mar 2021 18:49 WIB

Dualisme Demokrat Bisa Ganggu Keseimbangan Demokrasi

Saat ini hanya Demokrat dan PKS yang menjadi oposisi pemerintah.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Indira Rezkisari
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa kongres luar biasa (KLB) adalah ilegal, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3).
Foto: Republika/nawir arsyad akbar
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa kongres luar biasa (KLB) adalah ilegal, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad), Justito Adiprasetio, menilai dualisme kepengurusan partai Demokrat akan mengganggu keseimbangan demokrasi di Tanah Air. Jika Demokrat berpihak ke pemerintah maka oposisi akan makin lemah.

Kepala KSP Moeldoko baru saja ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3). Kubu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan KLB itu ilegal.

Baca Juga

"Kalau Demokrat jatuh kepemimpinannya, dan menjadi bagian dari kekuatan politik yang berkuasa, maka akuntabilitas dan keseimbangan antara partai di dalam pemerintahan dan di luar akan terganggu," kata Justito pada Republika.co.id, Jumat (5/3).

Justito menilai publik sangat berkepentingan dalam penyelesaian kisruh Partai Demokrat. Sebab posisi Demokrat sebagai oposisi membuat politik lebih sehat sekaligus menjadi penyeimbang pemerintah.

"Demokrasi kita akan semakin tidak seimbang. Karena kenyataannya pada hari ini, hanya Demokrat dan PKS yang posisinya masih bebas dan berada di luar pagar. Walau PAN tidak kebagian kursi, kita tahu posisi PAN sekarang juga condong ke pemerintah," ujar peneliti di Mores Strategics tersebut.

Justito memantau dualisme kepengurusan partai bukan hal baru. Golkar dan PPP pernah mengalaminya. Perbedaannya adalah pada situasi Demokrat kali ini terjadi ketua umum partai versus outsider partai.

"Walau outsider partai didukung oleh beberapa orang dalam partai, tapi sejak awal ini menunjukkan kalau ada pihak luar yang ingin menggoyang Demokrat. Kita bisa cium desas-desusnya, ihwal awal dan implikasinya," ucap Justito.

Justito mencurigai tujuan mengkudeta Demokrat oleh Moeldoko yang merupakan bagian dari lingkaran kekuasaan. Ada kemungkinan tujuannya demi melanggengkan nafsu penguasa.

"Fakta menunjukkan kalau outsider partai yang diajukan adalah bagian dari pemerintah sekarang, bagian dari kekuatan politik yang berkuasa. Sedangkan Demokrat jelas adalah bagian dari segelintir partai non-pemerintah yang masih teguh posisinya," tutur Justito.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement