Aktivitas pengelolaan zakat yang sudah berlangsung sejak lama di masyarakat memang merupakan hasanah yang harus terus dilestarikan. Namun demikian, dalam rangka menciptakan kepercayaan publik dan akuntabilitas kelembagaan, sudah saatnya pengelola zakat yang tradisional yang sudah berjalan aktivitasnya ini harus dibekali dengan literasi zakat yang mumpuni. Terutama soal legalitas, pelaporan dan sebagainya. Hal ini akan sangat penting untuk memaksimalkan perolehan zakat yang saat ini belum tergarap dengan baik.
Dengan adanya izin operasional bagi LAZ baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional akan menjadikan integrasi dalam pemanfaatan dana zakat berjalan dengan optimal.
Dengan hal ini, maka bukan tidak mungkin bahwa dana zakat ke depan akan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Tujuan bersama inilah yang harus dikuatkan baik antara BAZNAS dan LAZ. Oleh karena itu, aturan tentang perizinan dan/atau menyoal legalitas LAZ yang sudah berjalan saat ini adalah hal yang sudah tepat.
Selanjutnya, BAZNAS dan LAZ perlu bersinergi untuk melakukan pendampingan kepada pengelola zakat yang pengelolaannya masih tradisional agar di-upgrade menjadi lembaga yang profesional dan akuntabel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
