REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kongres luar biasa (KLB) yang rencananya digelar hari ini oleh oknum-oknum tertentu Partai Demokrat, adalah inkonstitusional. Upaya yang disebutnya diinisiasi oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan bentuk arogansi kekuasaan.
"Praktik mempertontonkan arogansi kekuasaan di sisi lainnya di mana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti," ujar Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani lewat keterangan tertulis nya, Kamis (4/3).
Dia menegaskan, ambisi digelarnya KLB juga merupakan bentuk pelacuran dari para kader yang telah dipecat. Padahal, mereka telah terbukti membuat gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.
"Kami tegaskan ini bukan persoalan internal Demokrat, karena tidak ada sama sekali persoalan atau riak-riak dari segenap kader yang memiliki legal standing atau pemilik suara sah," ujar Kamhar.
Menurutnya, keberanian pihak-pihak tersebut untuk menggelar KLB dikarenakan adanya pihak yang memiliki kuasa yang diyakininya dari pihak eksternal. Hingga akhirnya segelintir kader dan mantan kader diduga tergiur kekuasaan.
"Jadi, ini bukan hanya indikasi praktik kekuasaan yang mengancam kedaulatan Partai Demokrat. Lebih jauh dari itu, ini mengancam eksistensi demokrasi yang kita perjuangankan bersama sebagai agenda reformasi," ujar Kamhar.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu), Andi Arief mengungkapkan bahwa keikutsertaan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam gerakan pengambilalihan partai nyata adanya. Hal tersebut terbukti dari salinan tiket pesawat yang menyebut Moeldoko menuju Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.
Temuan dari pihaknya, Moeldoko bersama Jhoni Allen Marbun, Max Sopacua, Darmizal, dan Marzuki Alie merencanakan gerakan tersebut di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Namun, pertemuan tersebut menggunakan nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
"Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Mensesneg tidak tahu soal keberangkatan Pak Moeldoko ke Sumatera Utara dalam rangka mengambil alih kepemimpinan AHY di Partai Demokrat," ujar Andi lewat Twitter pribadinya yang sudah dikonfirmasi, Kamis (4/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
