REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jerman siap memberikan dukungan pendanaan sebesar 2,5 milyar Euro, atau kurang lebih setara Rp 41,25 triliun. Dana itu dikucurkan untuk mendukung Indonesia melakukan reformasi hijau di bidang pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan.
Kerja sama ini diarahkan pada proyek tranformasi dan inovasi wilayah perkotaan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat emisi karbon di Indonesia. Implementasi kerja sama Indonesia dan Jerman ini resmi diluncurkan Kamis (4/3).
Peluncuran secara virtual dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Federal Urusan Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ), Gerd Muller. Selain itu, juga hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas Suharso Monoarfa, Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, Dubes Jerman untuk Indonesia Peter Schoof, gubernur Provinsi Jawa Barat, gubernur Provinsi Jawa Tengah, gubernur Provinsi Bali, wakil gubernur Provinsi Jawa Timur, dan sejumlah pejabat tinggi dari kementerian Indonesia dan Jerman.
“Dalam kapasitas sebagai Menko Maritim dan Investasi, saya ingin meyakinkan semua pihak yang hadir saat ini, inisiatif ini akan mencapai sasarannya. Keinginan kita untuk melakukan perbaikan lingkungan, pengurangan emisi karbon, dan peyediaan fasilitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat sudah tampak titik terangnya," kata Menko Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Jumat (5/3).
"Dalam waktu ke depan kita akan bisa saksikan bersama sungai-sungai yang lebih bersih, sampah laut berkurang, akses air bersih yang lebih luas bagi masyarakat, serta sarana transportasi publik yang lebih efektif dan lebih baik," kata Luhut menambahkan.
Dalam kurun waktu sekitar satu tahun sejak penandatanganan kerja sama di Berlin tanggal 2 Oktober 2019, beberapa lompatan besar telah dicapai, seperti pembentukan steering committee atau komite pengara dari kedua negara.
Steering Committee dari Indonesia diwakili oleh Kemenkomarves, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Sedangkan dari pihak Jerman diwakili oleh BMZ, KfW, dan GIZ. Pendanaan akan diberikan secara bertahap selama lima tahun melalui kemitraan dengan bank KfW, yang merupakan Bank Nasional Jerman untuk pendanaan pembangunan, serta dengan pihak GIZ.
Steering Committee telah memilih empat provinsi pelaksanaan inisiatif ini. Keempat provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Masing-masing provinsi memiliki proyek unggulan yang akan didanai oleh inisiatif ini. Proyek-proyek tersebut mengarah pada ekonomi dan infrastruktur hijau.
Selain dukungan pendanaan, Program Inisiatif Infrastruktur Hijau ini juga diwujudkan melalui kerja sama alih teknologi, kampanye penyadaran publik, serta dialog pada tataran kebijakan antara kedua pemerintah.
Menteri BMZ Jerman Gerd Muller menegaskan Jerman terkesan dengan strategi dan target yang ditetapkan Indonesia untuk mengurangi sampah laut sebesar 70 persen pada 2025. Ia juga menyoroti program pengelolaan sanitasi, penyediaan air bersih, dan pembenahan sistem transportasi publik yang lebih efektif dan ramah lingkungan.
“Untuk negara yang memiliki jumlah pulau lebih dari 17 ribu, target-target tersebut sangat luar biasa dan perlu didukung. Indonesia memiliki peran penting dalam penanggulangan perubahan iklim," ujar Muller.
"Indonesia memiliki 93 juta hektar hutan. Saya berkesempatan meninjau hutan-hutan Indonesia yang bagi saya sangat menakjubkan. Untuk itu kita perlu bekerja sama. Let's work together closely and act quickly. Indonesia terbukti sebagai mitra handal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global," katanya menambahkan.
Sementara Dubes RI di Berlin, Arif Havas Oegroseno menyampaikan poin penting dari pelaksanaan kerja sama ini. Pertama, kerja sama ini merupakan refleksi dari hubungan dan kerja sama signifikan antara Indonesia dan Jerman yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang. Kedua, inisiatif ini contoh konkret kerja sama nyata kedua negara dalam mengatasi isu perubahan iklim.
“Ini sangat jarang. Biasanya diskusi pembahasan perubahan iklim berakhir dengan diskusi berikutnya, dan demikian seterusnya. Tapi yang dilakukan Jerman dan Indonesia saat ini sangat konkret. Kebijakannya jelas, proyeknya jelas, targetnya jelas, langkah-langkahnya juga jelas,“ kata Oegroseno.
Oegroseno juga menyebutkan bahwa inisiatif ini merupakan contoh sangat baik dari implementasi kebijakan Indo-Pasifik Jerman di kawasan Asia. Ia berharap, langkah Pemerintah Jerman ini akan diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya, atau bahkan Uni Eropa secara keseluruhan.
“Bagi Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif, kerja sama ini juga menegaskan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk perluasan kerja sama dan bantuan pendanaan program kerja sama dari berbagai pihak," kata Oegroseno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
