REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penanganan bencana perlu dikolaborasikan. Dia menuturkan, transportasi memegang peranan yang cukup penting dalam menghadapi bencana yang tidak bisa diperkirakan.
Budi memastikan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah melakukan pemetaan sarana prasarana dan jaringan pelayanan yang dianggap rawan terjadi bencana. “Kemenhub memiliki rencana aksi baik jangka pendek, menengah, maupun panjang sebagai upaya mitigasi bencana,” kata Budi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (4/3).
Meskipun begitu, Budi menilai hal tersebut tidak ada artinya tanpa melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik. Untuk itu, Budi mengapresiasi rakor yang diselenggarakan BNPB untuk membahas bersama terkait langkah yang dilakukan bila terjadi suatu masalah bencana di lapangan.
Sejumlah upaya mitigasi bencana yang dilakukan Kemenhub di pelabuhan di antaranya yaitu memasang Warning Receiver System New Generation (WRSnGen) untuk membantu proses pendeteksian dini terjadinya gempa bumi dan tsunami di wilayah Indonesia. Alat ini telah terpasang di 316 lokasi.
Pada 2021, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut akan menambah pemasangan WRSnGen di 100 lokasi baru dan terintegrasi dengan 23 unit fasilitas Vessel Traffic Service yang dimiliki Kemenhub. Sistem peringatan dini tersebut diletakan pada lokasi-lokasi prioritas seperti di pelabuhan Bakauheni, Bali, Ambon, Teluk Bayur, dan Marine Command Center (MCC) Kantor Pusat.
Selain itu, Kemenhub juga menyiapkan kurang lebih 100 SDM dan kapal-kapal patroli. Semua kapal tersebut terdiri dari 75 kapal Navigasi dan 41 kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan musibah bencana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
