Kamis 04 Mar 2021 15:46 WIB

Kesenjangan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Masih Besar

Bank Dunia mencatat defisit investasi infrastruktur mencapai 1,5 triliun dolar AS.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Foto udara aktivitas pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Ketanggan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ahad (14/2). Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI Edwin Syahruzad mengatakan sektor pembiayaan masih menjadi bisnis inti dari SMI.
Foto: Harviyan Perdana Putra/ANTARA
Foto udara aktivitas pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Ketanggan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ahad (14/2). Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI Edwin Syahruzad mengatakan sektor pembiayaan masih menjadi bisnis inti dari SMI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI Edwin Syahruzad mengatakan sektor pembiayaan masih menjadi bisnis inti dari SMI. Edwin menyebut Rp 80 triliun dari total aset perusahaan sebesar Rp 100 triliun dialokasikan untuk pembiayaan kepada badan usaha atau pemerintah daerah (pemda).

"Pembiayaan tetap jadi bisnis inti, meski kami juga sudah mulai bergerak dalam investasi," ujar Edwin dalam webinar Universitas Indonesia bertajuk 'Prospek BUMN 2021 sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional dan sovereign wealth fund (SWF)' pada Kamis (4/3).

Baca Juga

Edwin mengatakan SMI berkomitmen penuh dalam pembiayaan pengembangan proyek infrastruktur seperti pengembangan proyek KPBU, pengelolaan dana pengembangan infrastruktur sektor panas bumi, pengembangan proyek energi baru terbarukan (EBT), hingga penyelenggaraan penyiapan proyek pembiyaan pemda.

"SMI mendapat perluasan mandat dengan penyediaan pembiayaan pembangunan lainnya berdasarkan penugasan pemerintah," ucap Edwin.

Edwin menilai sektor pembiayaan pembangunan masih menjadi persoalan yang mendera bangsa ini. Hal ini tak lepas dari besarnya kebutuhan infrastruktur layanan dasar yang sangat jauh tertinggal layanannya dibanding negara maju. Edwin mencontohkan kebutuhan fasilitas kesehatan dan perumahan yang masih memerlukan akselerasi, terlebih di masa pandemi di mana fasilitas kesehatan berperan sangat vital.

"Kesenjangan pembiayaan pembangunan infrastruktur masih sangat besar karena di masa lalu pembangunan infrastruktur apalagi orde baru sangat mengandalkan APBN," ucap Edwin.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement