Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Komisi II Enggan Revisi UU Pemilu pada 2021

Kamis 04 Mar 2021 15:15 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Agus raharjo

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung berasma anggota Komisi II memberikan keterangan pers terkait penyelenggaraan Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Ombudsman RI di Lobi Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/1). Komisi II DPR RI telah menerima 18 calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 dari Presiden Joko Widodo, selanjutnya Komisi II akan melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang akan dilaksanakan pada 26-27 Januari 2021.Prayogi/Republika.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung berasma anggota Komisi II memberikan keterangan pers terkait penyelenggaraan Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Ombudsman RI di Lobi Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/1). Komisi II DPR RI telah menerima 18 calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 dari Presiden Joko Widodo, selanjutnya Komisi II akan melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang akan dilaksanakan pada 26-27 Januari 2021.Prayogi/Republika.

Foto: Prayogi/Republika.
Doli mengakui pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada pada 2024 akan berat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan sinyal terkait tidak direvisinya Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) maupun UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Padahal, Rancangan UU (RUU) Pemilu dan Pilkada dalam satu rezim itu diketahui telah masuk Badan Legislasi DPR RI untuk diharmonisasi.

"Tinggal persoalannya waktunya saja harus kita lakukan secara memungkinkan, kalau tidak tahun ini mudah-mudahan bisa tahun depan, kalau tidak tahun depan mungkin bisa tiga tahun, dua tahun yang akan datang," ujar Doli dalam seminar daring Quo Vadis RUU Pemilu, Kamis (4/3).

Sebelum mengatakan itu, dia menyebutkan terkait banyak hal teknis yang perlu dipersiapkan menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Menurut Doli, semua pihak sudah harus mulai mempersiapkan penyelenggaraan pemilu serentak di tahun yang sama.

"Di mana semua agenda pemilu lima tahunan itu ditumpuk di dalam satu tahun di tahun 2024," kata dia.

Doli mengaku, pihaknya juga sudah menemukan beberapa potensi masalah yang akan terjadi nanti. Namun, dia belum menyampaikan bagaimana cara mengantisipasi potensi masalah tersebut.

"Nah mudah-mudahan lah kita bisa nanti mencari konsep atau rumusan yang terbaik sehingga masalah-masalah yang muncul di dalam pelaksanaan pilkada yang nanti maha berat itu di 2024 itu akan bisa kita selesaikan," tutur Doli.

Kemudian, ia melanjutkan, penyempurnaan penyelenggaraan pemilu melalui peraturan perundang-undangan tidak bisa dilakukan tahun ini. Sedangkan menurutnya penyempurnaan itu wajib dilakukan meskipun pada akhirnya ia sendiri tak tahu waktu pelaksanaan perubahan UU.

"Tetapi niat kita untuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem politik dan demokrasi termasuk sistem pemilu kita jangan kita urungkan. Jadi ini masalah waktu saja," tegas Doli.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA