REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyebut daya beli dan konsumsi masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan kredit di masa pandemi Covid-19. "BRI melakukan analisa dan ternyata yang paling elastis terhadap peningkatan pertumbuhan kredit yakni konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat," ujar Direktur Utama BRI Sunarso dalam seminar daring di Jakarta, Kamis (4/3).
Menurut Dirut BRI Sunarso, total dana masyarakat yang ditempatkan di perbankan sebesar Rp 6.665 triliun dan kredit perbankan yang bisa disalurkan Rp 5.548 triliun serta loan to deposit ratio (LDR) 83 persen. Namun permasalahannya, lanjut dia, adalah bagaimana cara untuk menumbuhkan kredit ini?
Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan regulator antara lain Bank Indonesia (BI) yang terus menerus menurunkan suku bunga acuan BI 7 days Reverse Repo Rate di mana yang terakhir sudah menjadi 3,5 persen. Kemudian untuk cost of fund juga menurun, di mana pada pekan lalu BRI sudah mengumumkan penurunan suku bunga 150-325 bps.
Pertanyaannya lainnya adalah apakah benar, kata dia, bahwa dengan diturunkannya suku bunga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit secara nasional.
BRI memiliki data bahwa KUR sebelum tahun 2015 bunganya adalah 22 persen dan pada saat itu pertumbuhan kredit nasional itu selalu dobel digit. Kemudian setelah tahun 2015, suku bunga KUR diturunkan menjadi 15 persen bahkan disubsidi sehingga yang dibayarkan oleh masyarakat hanya 7 persen.
Namun data menunjukkan hal itu tidak membuat pertumbuhan kredit sampai dobel digit, dan hanya sekali mencapai dobel digit pada 2018. "Kalau begitu boleh dong disimpulkan bahwa lowering interest rate tidak serta merta mendorong pertumbuhan kredit atau penurunan suku bunga bukan satu-satunya faktor yang bisa mendongkrak pertumbuhan kredit," kata Sunarso.
Dengan demikian, lanjut dia, kebijakan yang harus didorong untuk menumbuhkan kredit dalam rangka menumbuhkan PDB Indonesia antara lain di samping melakukan penurunan suku bunga, tetapi mendorong daya beli dan kemampuan belanja masyarakat itu juga menjadi faktor penting. Maka kemudian dibutuhkan kebijakan untuk membuat dan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang memberikan pekerjaan kepada publik.
Sunarso mengatakan perlu didorong adalah bagaimana memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, mendorong peningkatan pendapatan, penyaluran stimulus, insentif PPnBM 0 persen, peningkatan loan to value agar publik berminat mengambil kredit, dan me-review tagihan kredit macet UMKM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
