Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

Sri Mulyani Ingatkan Dampak Covid-19 Belum Mereda

Kamis 04 Mar 2021 06:40 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya

Ilustrasi Covid-19

Ilustrasi Covid-19

Foto: Pixabay
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 2,1 persen pada tahun lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut pandemi Covid-19 telah berdampak luar biasa dalam setahun terakhir, sehingga menyebabkan kontraksi pada perekonomian di seluruh dunia. APBN sebagai instrumen fiskal pun harus bekerja keras sebagai countercyclical dan harus mengalami defisit sebesar 6,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,1 persen pada tahun lalu. Namun kontraksi yang dialami Indonesia lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara Asean atau negara G20.

“Sudah setahun dunia menghadapi pandemi dan dampaknya begitu besar ke sosial, ekonomi, maupun seluruh kehidupan masyarakat. Defisit APBN kita lebih kecil meski sudah meningkat enam persen persen. Kita bandingkan seperti India sampai 13 persen, Filipina 8,1 persen, Malaysia 6,5 persen,” ujarnya saat webinar Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia seperti dikutip Kamis (4/3).

Baca Juga

Meski negara-negara ini mengalami defisit APBN untuk melakukan countercyclical, Sri Mulyani menekankan mereka dihadapkan dengan kontraksi ekonomi yang jauh lebih dalam. “Artinya mereka menggunakan anggaran yang lebih besar tapi kontraksinya sangat parah,” ucapnya.

Sri Mulyani menyebut capaian tersebut patut disyukuri, masyarakat harus tetap waspada karena pandemi Covid-10 masih belum reda meski program vaksinasi pun telah berlangsung.

“Indonesia masih harus menjaga kewaspadaan karena Covid-19 masih menjangkit. Meski saat ini ada harapan dengan adanya vaksinasi, namun perkembangan Covid-19 dengan adanya strain yang baru harus diwaspadai,” ucapnya.

Dia melanjutkan, kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak hanya dari sisi fiskal, yaitu APBN, tetapi juga bekerja sama dengan instrumen lainnya, termasuk kebijakan moneter dan sektor keuangan.

“Kami bekerja sama dengan lembaga seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, bersungguh-sungguh bersama ingin memulihkan ekonomi,” ucapnya.

Sementara Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan pemerintah terus mempercepat pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Sebab pemulihan perekonomian tergantung kepada kepercayaan masyarakat untuk kembali berkegiatan.

"Pekan ini kami sudah menyuntik vaksin sekitar 200 ribu vaksin per hari. Itu belum cukup cepat. Kita harus lebih cepat lagi," ucapnya.

Menurutnya kecepatan vaksinasi sudah lebih baik ketimbang dua pekan yang lalu. Namun, menurutnya kecepatan itu masih perlu ditambah lagi. 

"Seiring dengan banyaknya masyarakat yang sudah divaksinasi harapannya kepercayaan masyarakat mulai meningkat,” ucapnya.

Dia meyakini semakin banyaknya orang yang mendapatkan vaksinasi, masyarakat mulai percaya diri bepergian dan berbelanja lebih banyak. Maka demikian permintaan pun meningkat. 

“Begitu pula dengan sektor pariwisata yang selama ini palung terdampak, diharapkan bisa menggeliat kembali,” ucapnya.

Kondisi tersebut, menurut Suahasil, masih sulit terjadi jika kepercayaan masyarakat belum pulih. "Selama kita masih khawatir soal kesehatan, masih khawatir karena tidak tahu siapa yang akan ditemui di restoran dan di mal. Kita hanya diam di rumah dan menunggu," ucapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA