REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Junta militer berusaha mengganti Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun, yang mengklaim dirinya sebagai perwakilan sah negara itu. Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada Sabtu (27/2) bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara, sehari setelah dia mendesak PBB untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta yang menggulingkan pemimpin terpilih negara itu, Aung San Suu Kyi.
Namun dalam surat kepada Presiden Majelis Umum PBB Volkan Bozkir dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, yang dilihat oleh Reuters pada Selasa (2/3), Kyaw Moe Tun mengatakan dia tetap menjadi duta besar Myanmar untuk PBB. "Pelaku kudeta yang melanggar hukum terhadap pemerintah demokratis Myanmar tidak memiliki kewenangan untuk melawan otoritas sah presiden negara saya," tulisnya.
Namun, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kantor Sekretaris Jenderal Antonio Guterres diberitahu pada Selasa bahwa junta Myanmar telah memberhentikan Kyaw Moe Tun dan menunjuk wakilnya untuk PBB, Tin Maung Naing.
"Jujur saja di sini kami berada dalam situasi yang sangat unik yang belum pernah kami lihat dalam waktu lama. Kami mencoba memilah-milah semua protokol hukum dan implikasi lainnya," kata Dujarric.
Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan global "untuk memastikan kudeta ini gagal" dan utusan khususnya untuk Myanmar Christine Schraner Burgener telah memperingatkan bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta. Tin Maung Naing yang sekarang mengklaim mewakili Myanmar kemungkinan harus dipertimbangkan oleh sembilan anggota komite kredensial PBB yang melapor ke Majelis Umum, yang kemudian akan membuat keputusan akhir.
Menurut aturan prosedur Majelis Umum, surat kepercayaan harus dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintahan, atau menteri luar negeri. Komunikasi yang dikirim ke kantor Guterres pada Selasa menggunakan kop surat Kementerian Luar Negeri Myanmar, tetapi sebagai catatan lisan, surat itu tidak ditandatangani.
Kyaw Moe Tun mencatat dalam suratnya bahwa Presiden Win Myint dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi menunjuknya tahun lalu dan mereka tetap terpilih secara sah untuk peran mereka. Dujarric mengatakan PBB belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun pada pemerintah Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
