REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemerintah militer Myanmar dan utusan yang dikirim oleh pemerintahan sipil pro Suu Kyi saling klaim di PBB. Pada Jumat, pekan lalu Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun memutuskan hubungan dengan junta di depan Sidang Umum PBB dan meminta PBB memulihkan situasi.
Esoknya, pemerintah militer langsung memecat Kyaw. Namun, pada Senin (1/3) Kyaw mengirim surat kepada presiden Majelis Umum PBB yang mengatakan bahwa dia masih memegang jabatan itu.
"Pelaku kudeta yang tidak sah, dan tidak memiliki kewenangan untuk melawan otoritas sah presiden negara saya," kata Kyaw mengacu pada Aung San Suu Kyi, dikutip laman Channel News Asia, Rabu (3/3).
"Karena itu saya ingin mengonfirmasi kepada Anda bahwa saya tetap menjadi wakil tetap Myanmar untuk PBB," ujarnya menambahkan.
Pada Selasa (2/3), Kementerian Luar Negeri Myanmar mengirim catat verbale ke PBB yang mengeklaim Kyaw Moe Tun telah dicopot dari jabatannya. "Kementerian luar negeri mendapat kehormatan untuk menginformasikan bahwa dewan administrasi negara republik Persatuan Myanmar menghentikan tugas dan tanggung jawab duta besar Kyaw Moe Tun," kata catatan itu.
"Saat ini, Tin Maung Naing, wakil duta besar perwakilan tetap, telah ditugaskan sebagai kuasa hukum ad interim dari misi permanen," tambah catatan itu.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pada jumpa pers bahwa badan tersebut telah menerima dua surat kontradiktif. "Kami sedang memeriksa surat-surat itu, dari mana asalnya dan apa yang akan kami lakukan," katanya.
"Jujur saja di sini. Kami berada dalam situasi yang sangat unik yang sudah lama tidak kami lihat. Kami mencoba memilah-milah semua protokol hukum dan implikasi lainnya," ujarnya melanjutkan.
Komite akreditasi dan protokol PBB akan menyelidiki masalah ini dan kemudian merujuknya ke Majelis Umum. Dujarric mengatakan bahwa utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang saat ini berada di Swiss, melanjutkan perbincangannya dengan berbagai pihak mengenai situasi saat ini.
Pada Jumat, Burgener mengatakan bahwa penting bagi komunitas internasional untuk tidak memberikan legitimasi atau pengakuan kepada rezim ini. Dia menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendesak kembali ke demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
