REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah India akan memasang teknologi pengenalan wajah di sejumlah sekolah umum. Para pendukung hak digital menilai langkah ini sangat berlebihan dan merupakan pelanggaran privasi terhadap anak-anak.
Langkah untuk memperkenalkan teknologi pengenalan wajah mengikuti keputusan 2019 oleh pemerintah kota Delhi untuk memasang kamera closed-circuit television (CCTV) di lebih dari 700 sekolah umum untuk memastikan keselamatan siswa.
Seorang penasihat di Internet Freedom Foundation Anushka Jain mengatakan, sistem pengenalan wajah dipasang tanpa undang-undang untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan data yang sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak. "CCTV sudah merupakan pelanggaran privasi anak-anak, meskipun beberapa orang tua telah mendukungnya untuk keselamatan anak-anak mereka, tetapi penggunaan teknologi pengenalan wajah terlalu berlebihan dan sama sekali tidak dapat dibenarkan," kata Jain.
"Penggunaannya untuk anak-anak sangat bermasalah karena tingkat akurasinya sangat rendah - jadi jika terjadi kejahatan, Anda bisa saja salah mengidentifikasi anak," ujar Jain menambahkan.
Jain mengatakan, para orang tua tidak mungkin menyadari risiko terkait potensi pelanggaran dan penyalahgunaan data. Teknologi pengenalan wajah semakin banyak digunakan di bandara, stasiun kereta api, dan kafe di seluruh India.
Hal ini bertujuan untuk membangun rencana sistem nasional untuk memodernisasi kepolisian dan pengumpulan informasi serta proses identifikasi kriminalnya.
Para analis mengatakan, teknologi pengenalan wajah dapat melanggar privasi atau mengarah pada pengawasan yang lebih besar. Selain itu, belum ada aturan mengenai penyimpanan data dan pihak mana saja yang dapat mengaksesnya. Legislator India saat ini masih merancang undang-undang perlindungan data pribadi.
Project Panoptic dari Internet Freedom Foundation melacak lebih dari 40 proyek pengenalan wajah di seluruh negeri. Di antaranya di Hyderabad, Chennai, dan Delhi. Jain mengatakan, penggunaan teknologi dapat menjadi hal yang baik jika pemerintah mampu menilai dampak dan potensi bahaya yang ditimbulkan.
“India beralih ke teknologi untuk segalanya. Itu tidak selalu berarti buruk, karena teknologi dapat membuat beberapa hal menjadi lebih baik dan lebih efisien. Tapi pemerintah tidak menilai dampak dari semua teknologi ini, atau mengabaikan potensi bahaya mereka," ujar Jain.
Direktur Hukum di Software Freedom Law Center, Prasant Sugathan mengatakan, sistem pengenalan wajah sering diluncurkan tanpa kebijakan privasi atau persetujuan dari wali untuk mengumpulkan dan memproses data anak di bawah umur. Menurutnya, hal ini bisa membahayakan anak-anak jika terjadi kebocoran data.
"Sementara banyak negara dan negara bagian berupaya melarang penggunaan teknologi pengenalan wajah pada anak-anak, sekolah di India tampaknya mengadopsi ini tanpa memikirkan masalah yang ditimbulkannya," ujar Sugathan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
